Sejumlah bangunan wisma di kawasan lokalisasi Kalijodo, Jakarta, 12 Februari 2016. Kawasan ini menjadi sorotan setelah kecelakaan maut mobil Fortuner usai minum minuman keras di sebuah kafe di Kalijodo. ANTARA/Muhammad Adimaja
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung menyarankan Pemerintah Provinsi DKI melakukan pendekatan lebih dulu sebelum menertibkan kawasan hiburan malam Kalijodo. Menurut dia, penertiban seharusnya berlangsung dengan baik tanpa bentrokan.
"Harus dilakukan pendekatan dengan masyarakat setempat, sehingga pada akhirnya ada kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat," kata Lulung di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat, 12 Februari 2016.
Lulung meminta Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama tidak menggunakan kekerasan dalam penertiban Kalijodo. "Caranya, berangkat dari tokoh setempat dulu. Kalau Ahok tidak bisa, saya siap turun," ucapnya.
Lulung mengaku yakin warga di sana mengenal dia lebih baik ketimbang Ahok. "Pak Ahok mau menertibkan, saya apresiasi. Tapi harus dengan cara manusiawi dong," ujarnya.
Ahok mengatakan hari ini Pemerintah Kota Jakarta Utara akan melayangkan surat edaran sosialisasi penertiban Kalijodo. Menurut dia, Wali Kota Jakarta Utara harus berani menertibkan kawasan tersebut. "Saya sudah tekankan kepada Wali Kota. Kalau dia enggak berani, ya harus diganti," tuturnya.
Menurut Ahok, Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi dan Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi berkewajiban melakukan pendekatan dan sosialisasi terhadap warga di sana. Namun jika warga Kalijodo tidak mau melakukan pendekatan, Ahok akan langsung melayangkan surat peringatan (SP) melalui Pemerintah Provinsi DKI.
Terkait dengan kericuhan yang akan terjadi, Ahok sudah memprediksinya. Menurut dia, penertiban ini akan mengusik banyak pihak, termasuk preman-preman di sana. Kendati demikian, ia akan tetap bertindak sesuai dengan prosedur tetap (protap) yang berlaku.
Dalam penertiban Kalijodo, Pemprov DKI bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Kodam Jaya, sehingga prosedur yang digunakan akan disesuaikan. "Yang pasti, kami kerja sama dengan Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya. Mereka juga sudah siap mendukung. Kalau soal perlawanan, saya serahkan kepada protapnya," katanya.
