Dinas Pertamanan DKI: Gusur Kalijodo Dulu, Baru Penghijauan

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Senin, 15 Februari 2016 19:59 WIB

Sejumlah bangunan wisma di kawasan lokalisasi Kalijodo, Jakarta, 12 Februari 2016. Kawasan ini menjadi sorotan setelah kecelakaan maut mobil Fortuner usai minum minuman keras di sebuah kafe di Kalijodo. ANTARA/Muhammad Adimaja

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Ratna Diah Kurniati mengatakan akan menunggu Kalijodo digusur lebih dulu sebelum melakukan penghijauan di kawasan itu. "Kita buat seperti yang Gubernur DKI sampaikan. Dia ingin buat ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) atau hijau dulu lalu jadi lapangan bola," ujar Ratna, Senin, 15 Februari 2016.

Ratna menjelaskan, total luas Kalijodo yang akan dihijaukan hampir 1,5-2,5 hektare. Begitu ada rencana penertiban, Dinas Pertamanan akan segera membuat rencana penghijauan. Dia menuturkan kawasan itu rencananya akan ditanami rumput dulu, baru pohon. "Jadi nanti mau ada lapangan bola dan jogging track," ucapnya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana membereskan Kalijodo bulan ini. "Kami lagi lihat dulu, apakah mau sebelum menjadi tuan rumah Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Saya inginnya sih sebelum menjadi tuan rumah. Bulan ini seharusnya diberesin," kata Ahok kepada wartawan, Senin, 15 Februari 2016. OKI rencananya diadakan pada 6-7 Maret 2016.

Berita Terbaru: Penggusuran Kalijodo

Ahok mengaku akan mengatur relokasi bagi masyarakat Kalijodo. Warga yang mau berdagang akan diserahkan kepada UMKM atau Pasar Jaya. Sedangkan yang mau tinggal akan diberi rumah susun yang tersedia. "Kalau ada rusun yang kosong, ya kami bagi," ujar Ahok.

Ahok menjelaskan, warga yang tidak punya KTP DKI sebaiknya kembali ke daerah asal. "Pulang kampung aja udah. Kita bayar," tuturnya.

Ahok mengatakan Kalijodo berbeda dengan kawasan prostitusi Dolly, Surabaya, atau Dadap, Tangerang. "Dolly itu kan permukiman. Kalau Kalijodo, kan, beda. Ini tuh jalur hijau yang diperjualbelikan dan enggak mungkin dibiarkan melanggar bertahun-tahun," ucapnya.

ARIEF HIDAYAT

Berita terkait

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

20 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

57 hari lalu

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

Ada Ormas di Kolong Tol Angke yang Viral di Medsos, Ini Kata Lurah

20 Juni 2023

Ada Ormas di Kolong Tol Angke yang Viral di Medsos, Ini Kata Lurah

Sejumlah wartawan yang hendak meliput ke kolong tol itu sempat mengalami pengadangan dan pengusiran.

Baca Selengkapnya

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.

Baca Selengkapnya

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.

Baca Selengkapnya

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.

Baca Selengkapnya

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

17 April 2022

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.

Baca Selengkapnya

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

17 April 2022

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

Ketahui apa syarat untuk mengikuti mudik gratis dari beberapa lembaga berikut.

Baca Selengkapnya