TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta bakal menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi dua kali dalam sebulan. Langkah ini ditempuh untuk mengontrol perkembangan penyelidikan dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

"Suara mayoritas DPRD sepakat mengontrol Sumber Waras," ucap Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik di KPK, Rabu, 17 Februari 2015. "Kami mau bilang sama KPK, kami akan melakukan silaturahmi kira-kira sebulan dua kali untuk mempertanyakan itu."

Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya itu mengatakan percaya KPK akan menyelesaikan kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Namun bukan berarti anggota Dewan tak boleh menanyakan perkembangan penyelidikan kasus tersebut.

Saat itu Taufik ditemani koleganya dari Fraksi Gerindra, yaitu Prabowo Sunirman, Syarif, dan Maman Firmansyah. Ada pula Abraham Lunggana alias Haji Lulung dan Riyano Ahmad dari Partai Persatuan Pembangunan serta perwakilan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Tubagus Harif. Sekitar 30 anggota Dewan DKI tiba di gedung KPK pukul 13.25.

Dugaan korupsi pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI mulai diselidiki KPK pada 20 Agustus 2015. Kasus tersebut pertama kali mencuat dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta pada 2014.

BPK Jakarta menganggap prosedur pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras menyalahi aturan. Soalnya, menurut BPK Jakarat, harga lahan yang dibeli jauh lebih mahal, sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp 191 miliar.

BPK RI pun melakukan audit ulang atas permintaan KPK. Gubernur Basuki Tjahaja Purnama diperiksa seharian oleh BPK RI pada 23 November 2015. Hasil audit investigasi itu diserahkan kepada KPK pada 7 Desember 2015.

INDRI MAULIDAR