Sejumlah PSK menunggu pelanggan di cafe kawasan Dadap, Tangerang, Banten, 6 September 2014. Lokalisasi Dadap sudah berlangsung sejak akhir tahun 80-an. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Tangerang - Para perempuan pekerja seks di lokalisasi Dadap, Kosambi, menolak kedatangan Dinas Kesehatan dan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Tangerang yang rutin memeriksa kesehatan mereka. Penolakan tersebut muncul setelah Pemerintah Kabupaten Tangerang gencar melakukan sosialisasi penutupan tempat hiburan dan pelacuran terbesar sekaligus tertua di Tangerang itu.
"Sudah hampir tiga pekan ini petugas pemantau kami tidak bisa masuk," ujar Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Manik Kusmayoni kepada Tempo, Rabu, 2 Februari 2016.
Padahal, kata Manik, sebelumnya mereka tak pernah menghadapi kendala. Pemeriksaan kesehatan PSK di lokalisasi tersebut, merupakan kegiatan rutin Dinas Kesehatan setiap satu bulan sekali sebagai langkah pencegahan dan pengendalian penyakit kelamin dan menular lainnya seperti HIV/AIDS di Kabupaten Tangerang.
Pemeriksaan dengan cara menurunkan petugas ke lokalisasi menemui para muncikari. Melalui para muncikari itu, petugas bisa memeriksa kesehatan para PSK di pos kesehatan dan puskesmas pembantu tak jauh dari lokalisasi. Namun, kata Manik, sejak Februari pemeriksaan kesehatan belum dilakukan karena para penghuni lokalisasi menolak petugas kesehatan.
Eko Darmawan, salah seorang pengurus KPA Kabupaten Tangerang, mengakui pihaknya kesulitan dalam menjangkau para PSK tersebut. "Ini menyebabkan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS sulit dilakukan," katanya.
KPA khawatir, para PSK yang sudah positif HIV/AIDS menyebarkan virus mematikan tersebut. Berdasarkan data KPA Kabupaten Tangerang dari 700 PSK yang ada di lokalisasi Dadap tersebut, 44 orang dinyatakan positif HIV. "Mereka yang positif harus rutin meminum obat ARV," katanya.
Wilayah lokalisasi Dadap terdapat di 3 RW dan 12 RT. Puluhan bangunan berupa tempat tinggal, tempat usaha seperti kafe berdiri di atas lahan negara dan milik PT Angkasa Pura II tersebut.
Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Iskandar Mirsad mengatakan sampai saat ini penduduk setempat masih keberatan dengan rencana penutupan lokalisasi tersebut. "Mereka sangat bergantung kepada lokalisasi," katanya.
Warga, kata Iskandar, menganggap lokalisasi merupakan sumber ekonomi. Masyarakat nelayan bergantung hidup pada lokalisasi tersebut karena hasil dari melaut tidak memuaskan." Toko perhiasan dan baju sangat bergantung pada PSK, begitu juga semua pedagang di area lokalisasi," katanya.
