Kapolda Menduga Ini Motif Tentara Tembak Polisi  

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Kamis, 3 Maret 2016 13:23 WIB

ilustrasi penembakan polisi

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian mengatakan masih mempelajari motif penembakan yang dilakukan anggota TNI AL Denintel Koarmabar Kapten Laut Eko Wuryanto terhadap anggota satuan narkoba bernama Briptu Seno Aji, yang saat itu sedang mengejar Andi Aziz.

"Sampai saat ini kami masih menduga ini motifnya salah pengertian," katanya hari ini, 3 Maret 2016.

Menurut Tito, penangkapan pengedar narkoba Andi Aziz yang dilakukan anggota kepolisian di daerah Taman Mini sudah sesuai standar operasional prosedur. "Mereka sudah sesuai prosedur. Tetapi sekali lagi kadang-kadang problemnya ada yang tidak memakai pakaian seragam sehingga masyarakat bingung. Contoh kasus bom Thamrin itu, para pelaku mengacungkan senjata. Anggota pun berpikir itu polisi berpakaian preman," ujarnya.

Tito mengatakan saat peristiwa itu terjadi, Briptu Seno Aji bersama dua orang anggota polisi lain, Bripka Firman Fauzi dan Brigadir Roby Firmansyah, tengah melakukan penyergapan terhadap tersangka narkoba, Andi Aziz, yang ditemukan di daerah Taman Mini, yang cukup ramai dan banyak orang yang memarkir kendaraan di area itu.

"Sehingga dianggap oleh yang menembak, ada begal. Kenapa? Karena anggota reserse ini berpakaian preman, membawa senjata, sehingga dikira mungkin begal," ujar Tito.

Namun, menurut Tito, saat ini kasus tersebut sudah ditangani Kepolisian Republik Indonesia. Sekaligus memberikan penjelasan kepada anggota Polri sebagai evaluasi bagi polisi yang berpakaian sipil agar berganti pakaian apabila tugas selesai dilakukan.

DESTRIANITA K.

Berita terkait

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

4 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

4 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

4 hari lalu

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

Gibran tidak mendapat Satyalencana, Jokowi batal menyematkan penghargaan, yang digantikan Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

4 hari lalu

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

Tito Karnavian menjelaskan bahwa penilaian dalam penghargaan ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

4 hari lalu

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

Nama Gibran sebelumnya diagendakan menerima Satyalancana. Begini jawaban Bobby Nasution dan Mendagri Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

17 hari lalu

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian kompak buka suara terkait hasil Pilpres 2024. Begini katanya.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

19 hari lalu

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

Mendagri Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk bersatu kembali pasca Pemilu Serentak 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

31 hari lalu

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.

Baca Selengkapnya

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

31 hari lalu

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

RUU DKJ disahkan DPR sebagai undang-undang, di sana terdapat soal Dewan Kawasan Aglomerasi yang nanti akan dipimpin wakil presiden.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

32 hari lalu

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya