Ahmad Dhani-Yusril Tuding Ada Surveyor Pro-Ahok

Reporter

Jumat, 4 Maret 2016 15:50 WIB

Sejumlah calon Gubernur seperti Abraham Lunggana, Muhammad Sanusi, Ahmad Dhani, dan Yusril Ihza Mahendra menghadiri musyawarah kerja wilayah Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta, 3 Maret 2016. TEMPO/Arkhelaus

TEMPO.CO, Jakarta - Bakal calon Gubernur DKI Jakarta Ahmad Dhani dan Yusril Ihza Mahendra bakal menunjuk lembaga survei independen untuk menilai tingkat elektabilitas dan popularitas mereka menjelang pilkada. Keduanya ogah menggunakan lembaga survei yang selama ini dianggap pro terhadap calon inkumben, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Kami tak ingin menipu diri dan hanya mencari kepuasan, shadow," kata Yusril saat berkunjung ke rumah Dhani di Jalan Pinang Emas III, Jakarta Selatan, Jumat, 4 Maret 2016.

Yusril dan Dhani belum menentukan lembaga mana yang akan menyigi popularitas mereka. Namun Yusril secara gamblang menyebutkan beberapa lembaga sigi yang dicoret dari pilihannya. "Bukan Cyrus, CSIS, dan Litbang Kompas," kata pakar hukum tata negara itu. "Kami cari yang netral dan tidak memihak salah satu."

Pasalnya, beberapa lembaga survei, seperti Cyrus, CSIS, dan Populi Center, menyatakan dukungan masyarakat terhadap Ahok tertinggi di antara calon lain. Elektabilitas Wali Kota Bandung Ridwan Kamil sempat menempati posisi kedua. Ahok berada di atas angin sejak Ridwan membatalkan pencalonannya pada Senin, 29 Februari 2016.

Untuk menandingi survei tersebut, Yusril dan Dhani mengajak beberapa kandidat lain bergabung membiayai survei dari lembaga lain. Mereka mengajak Adhyaksa Dault dan Sandiaga Uno.

Lembaga sigi itu, ucap Yusril, akan memetakan popularitas kandidat dan tingkat penerimaan di mata masyarakat. Nantinya, kandidat dengan nilai rendah wajib mendukung tokoh suara tertinggi. "Apa pun keputusannya akan menjadi acuan bersama," ujar Yusril.

Dhani setuju atas wacana tersebut. Ia siap mendukung Yusril jika suaranya dalam survei kalah telak. "Saya akan menjadi juru kampanye kalau dia terpilih," tutur Dhani. Dhani berjanji, dukungannya akan sama seperti saat ia menjagokan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dalam pemilihan presiden 2014. "Totalitas implementasi, bukan cuma doa."

PUTRI ADITYOWATI




Berita terkait

Wacana Nomenklatur Baru Kabinet Prabowo-Gibran untuk Tambah Jumlah Menteri, Bagaimana Aturannya?

4 hari lalu

Wacana Nomenklatur Baru Kabinet Prabowo-Gibran untuk Tambah Jumlah Menteri, Bagaimana Aturannya?

Kabinet Prabowo-Gibran ditengarai akan gemuk, untuk mengubah aturan jumlah menteri harus ada nomenklatur baru. Bagaimana aturannya?

Baca Selengkapnya

Wacana Anies dan Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2024, Menimbang Fase hingga Tanggapan Partai

10 hari lalu

Wacana Anies dan Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2024, Menimbang Fase hingga Tanggapan Partai

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai Anies dan Ahok sulit bersanding di Pilkada DKI Jakarta 2024

Baca Selengkapnya

Kata Pakar Hukum Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

11 hari lalu

Kata Pakar Hukum Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat menambah nomenklatur kementerian dengan amendemen UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Rencana Anies Usai MK Tolak Gugatan: Istirahat Sejenak, Lalu Perjalanan Baru

20 hari lalu

Rencana Anies Usai MK Tolak Gugatan: Istirahat Sejenak, Lalu Perjalanan Baru

Anies Baswedan membeberkan rencananya setelah gugatan kubunya ditolak Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya

Pejabat Terkaya Dato Sri Tahir, Tiga Dekade Membangun Kerajaan Bisnis Mayapada Group

24 hari lalu

Pejabat Terkaya Dato Sri Tahir, Tiga Dekade Membangun Kerajaan Bisnis Mayapada Group

Saat ini, Dato Sri Tahir adalah pejabat terkaya di negeri ini. Bagaimana ia membangun usahanya, kerajaan bisnis Mayapada Group?

Baca Selengkapnya

Jokowi Bagikan Bansos di Depan Istana Merdeka, Begini Penjelasan Heru Budi

39 hari lalu

Jokowi Bagikan Bansos di Depan Istana Merdeka, Begini Penjelasan Heru Budi

Heru Budi mengatakan bansos tersebut bersumber dari dana operasional Presiden.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Pemanggilan 4 Menteri ke Sidang Sengketa Pilpres di MK Hari Ini

43 hari lalu

Ragam Tanggapan atas Pemanggilan 4 Menteri ke Sidang Sengketa Pilpres di MK Hari Ini

Moeldoko memastikan semua menteri memenuhi undangan MK untuk hadir di sidang sengketa Pilpres.

Baca Selengkapnya

Yusril Ihza Mahendra Sidang Sengketa Pilpres, Klarifikasi Ucapan hingga Soal Kedudukan Saksi atau Ahli

44 hari lalu

Yusril Ihza Mahendra Sidang Sengketa Pilpres, Klarifikasi Ucapan hingga Soal Kedudukan Saksi atau Ahli

Sidang sengketa mengenai Hasil Pilpres 2024 masih berlanjut. Yusril Ihza Mahendra yang memimpin Tim Pembela Hukum Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

MK Diminta Hadirkan Kapolri, Yusril Jelaskan Perbedaan antara Saksi dan Pemberi Keterangan

45 hari lalu

MK Diminta Hadirkan Kapolri, Yusril Jelaskan Perbedaan antara Saksi dan Pemberi Keterangan

Yusril mengatakan MK bisa memanggil siapa saja untuk dimintai keterangan dalam sidang sengketa pilpres.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Permintaan agar MK Hadirkan Kapolri di Sidang Sengketa Pilpres

45 hari lalu

Ragam Tanggapan atas Permintaan agar MK Hadirkan Kapolri di Sidang Sengketa Pilpres

Yusril mengatakan Kapolri adalah jabatan sehingga kehadirannya tak bisa melalui kuasa hukum pemohon dan hanya bisa dihadirkan oleh MK.

Baca Selengkapnya