TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Polcomm Institute Heri Budianto melihat polemik pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 tidak lepas dari banyak faktor. Polemik itu antara lain karena Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memutuskan maju lagi dari jalur independen.

"Figur Ahok adalah magnet realitas politik hari ini. Kita kenal Ahok punya ciri komunikasi kepemimpinan," kata Heri dalam diskusi "Kontestasi Pilkada DKI" di Jakarta, Sabtu, 12 Maret 2016.

Heru mengatakan semua partai politik harus waspada dan menyelamatkan diri dari ancaman deparpolisasi karena keputusan Ahok maju sebagai calon gubernur dari jalur perseorangan. Heri menilai keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengikuti mekanisme partai politik dalam pilkada DKI sebagai hal yang wajar. Namun, melihat situasi saat ini, ia menganggap posisi partai berlambang kepala banteng itu tidak diuntungkan.

"Tadinya Ahok berharap kepada PDIP, tapi mental. Seolah-olah PDIP versus Ahok. Kalau tidak waspada, simpati ke Ahok akan semakin kuat," ujarnya.

BACA:
Yusril dan Adhyaksa Berjanji Tak Akan Mainkan Isu SARA
Ahok Bakal Rugi karena Tidak Mau Maju Lewat Partai?
Ahok Maju Lewat Jalur Independen, Luhut: Itu Bukan Deparpolisasi
Isu Deparpolisasi Muncul, Partai Demokrat Sebut PDIP Panik

Heri menyatakan sejarah telah membuktikan bahwa orang yang disakiti akan mendapat dukungan yang besar. Jadi ia menyarankan PDIP dan partai politik lain yang tidak ingin Ahok menang untuk tidak ikut-ikutan menyerang. "Bahaya kalau Ahok diserang. Bisa menimbulkan simpati. Parpol tarik-ulur saja."

Melihat kondisi saat ini, Heri menjelaskan bahwa majunya calon inkumben dari jalur independen bisa memicu kemunculan fenomena serupa di daerah lain. Hal ini menjadi peringatan bagi partai politik yang tidak melihat realitas dan tidak membuka diri kepada masyarakat.

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pengurus Pusat PDIP Andreas Pareira menyebutkan saat ini ada jalur perseorangan dan partai politik dalam pilkada DKI. Menurut dia, hal itu biasa saja dan termasuk proses pilkada yang diatur. Tapi ia menyebutkan jalur itu belum tentu ada di masa depan.

"Apakah jalur perseorangan akan tetap ada? Apakah ke depan tetap dua jalur atau hanya parpol saja? Kita lihat sampai Juli," ujarnya.

FRISKI RIANA