TEMPO.CO, Tangerang - Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar memastikan warga korban penggusuran lokalisasi Dadap akan menempati rumah susun sewa yang dibangun pemerintah tanpa dikenakan biaya alias gratis. "Syaratnya warga atau nelayan yang tinggal di Dadap dan tidak boleh mengajak saudara atau orang lain," kata Zaki di depan ratusan warga Dadap yang memenuhi ruang sosialisasi penanganan penertiban lokalisasi Dadap, Kosambi, Tangerang, Senin, 14 Maret 2016.

Pernyataan Zaki ini disampaikan menjawab pertanyaan warga yang mengaku gamang terhadap janji pemerintah soal tempat penampungan mereka yang terkena gusur. Zaki menegaskan, warga Dadap yang terdata dalam kategori warga yang menempati rusunawa tidak akan dipungut bayaran apa pun. "Tinggal pindah, bawa barang-barang kalian," kata Zaki disambut gemuruh tepuk tangan warga.

Menurut Zaki, rusunawa akan dibangun di area lokalisasi Dadap, yang pada 26 Mei 2016 akan diratakan dengan tanah. Rusunawa ini, kata dia, akan dibangun oleh PT Angkasa Pura II selaku pemilik lahan dan Kementerian Perumahan Rakyat. "Soal kapasitas dan desain nanti tim dari Kementerian yang akan survei dan membuat konsepnya," kata Zaki.

Rusunawa, kata Zaki, dibangun pascapenertiban lokalisasi Dadap berbarengan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, pusat makanan sea food, dan masjid. "Pusat makanan segera dibangun tujuannya agar perekonomian warga Dadap tidak terhenti," kata Zaki.

Pemerintah Kabupaten Tangerang, kata Zaki, telah memetakan titik penggusuran di Dadap. Rumah dan bangunan yang terkena gusur dimulai dari jembatan Kali Perancis memanjang sampai pantai Dadap. "Sebelah kiri Kali Perancis radius 10-20 meter dan sebelah kanan kali radius 5-10 meter," katanya.

Bangunan yang akan digusur meliputi rumah tinggal yang dijadikan warung, penginapan, dan kafe-kafe. "Semuanya tak berizin, ilegal, tidak ada yang bayar pajak," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Iskandar Mirsad.

Sampai saat ini baru tercatat 72 bangunan kafe yang akan tergusur. "Jumlahnya dipastikan bertambah karena pendataan masih berlangsung," kata Iskandar.

Warga perkampungan nelayan yang tinggal berdekatan dengan lokalisasi berharap janji pemerintah ini benar-benar terlaksana. "Jangan sampai ini hanya untuk meredam gejolak warga saja, nanti ketika setelah digusur kami tak punya tempat tinggal," kata Sam'un Gozali, 42 tahun, warga RT 01 RW 02, Kampung Gili Dadap.

Jika melihat peta penggusuran, Sam'un mengaku rumahnya yang berada di sisi kanan Kali Perancis akan terkena gusur. "Makanya saya meminta kepastian," kata nelayan ini.

Misbah, tokoh masyarakat Dadap, juga meminta agar pemerintah menjamin warga Dadap tidak tergusur begitu saja. "Dan adanya cara agar perekonomian warga Dadap kembali berjalan setelah lokalisasi ditutup," katanya.

JONIANSYAH HARDJONO