Lapor ke DPR, Ratna Sarumpaet: Bukan Gulingkan Ahok  

Reporter

Editor

Zed abidien

Selasa, 15 Maret 2016 16:36 WIB

Koordinator Gerakan Selamatkan Jakarta, Ratna Sarumpaet saat mengikuti rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III di Gedung Nusantara II, Jakarta, 15 Maret 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Gerakan Selamatkan Jakarta sekaligus, Ratna Sarumpaet, mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat untuk menemui anggota Komisi Hukum dan menyampaikan pengaduannya terkait kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Kedatangan Ratna dan rekan-rekannya dari kelompok masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Sosial Peduli Jakarta diterima oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman dan Bambang Soesatyo. Ia membantah bila pengaduannya itu dimaksudkan untuk menggulingkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang akan maju sebagai calon gubernur dalam pemilihan 2017 mendatang. BACA: Ahok: Terima Kasih Sekaligus Kasihan pada Ratna

Bukan untuk menggulingkan. Kalau ada calon lain terduga korupsi kan kita persoalkan juga. Tapi beliau (Ahok) ini kan inkumben, jangan sampai nanti masyarakat kecewa," kata Ratna di gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa, 15 Maret 2016.

Ia menyatakan bahwa saat ini sedang dalam proses pemilihan kepala daerah DKI Jakarta dan tidak ingin memilih gubernur yang diduga korupsi. Menurutnya, akan lebih baik kalau Ahok maupun pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras itu mau diperiksa.

"Tapi yang terjadi malah perang mulut. Yang mengatakan bahwa itu ada dugaan malah dianggap fitnah," ujarnya. BACA: KPK: Ratna Lu Dengerin

Ratna juga menyayangkan adanya ujaran di media sosial yang mengaitkan kasus tersebut dengan suku, ras, dan agama (SARA) yang dapat memecah belah persatuan. Tatanan keberagaman, kata dia, seperti dikoyak-koyak. "Kita hanya persoalkan satu hal tapi jangan diseret kemana-mana." BACA: Tempo Bantah Berita Ratna akan Menari di Monas

FRISKI RIANA

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

11 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

7 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya