Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. TEMPO/ Gunawan Wicaksono
TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini enggan menjawab pertanyaan dari awak media ihwal wacana keikutsertaannya dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017.
Berbeda dengan pernyataan sebelumnya, yang dengan tegas menolak maju, kini jawabannya lebih diplomatis. Dia pun tak mengatakan iya atau tidak. "Dalam agama, saya tidak diperbolehkan menyatakan itu. Jabatan itu tidak boleh diminta," katanya saat menghadiri Festival Anggaran di Batang, Jawa Tengah, Selasa, 15 Maret 2016.
Risma menjelaskan, sebagaimana di Surabaya, dia mengaku maju karena mendapat rekomendasi partai (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) dan dorongan rakyat Kota Surabaya, bukan atas keinginannya sendiri. "Saya tidak pernah itu (meminta jabatan). Saya enggak tahu waktu itu (pilkada Surabaya) dapat rekomendasi," ujarnya.
Saat ditanya apakah siap maju dalam pilkada DKI ketika menerima rekomendasi dari partai, lagi-lagi peraih Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) 2015 itu enggan menjawab. "Saya tidak akan jawab itu, saya tidak akan jawab itu," tuturnya.
Pada Kamis, 10 Maret 2016, di Jakarta, kepada media Risma dengan tegas menolak dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam pilkada 2017. Saat menghadap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Risma mengatakan ingin menyelesaikan amanah sebagai Wali Kota Surabaya.
"Saya sampaikan (ke Megawati), 'Bu, saya mendapatkan amanah di Surabaya. Dan saya mohon tidak dicalonkan menjadi gubernur, baik di Jawa Timur maupun di DKI," kata Risma, Jumat, 11 Maret 2016.
