Sejumlah alat berat melakukan penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo, Jakarta, 29 Februari 2016. Sebanyak 66 kepala keluarga masih bertahan di Kalijodo saat kampung itu diratakan. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan tidak akan mengabulkan jika ada permintaan mantan Warga Kalijodo untuk menjadikan lahan Kalijodo sebagai tempat usaha. "Enggak bisa, nanti kami sudah siapkan taman dan mereka tetap boleh berjualan," kata Ahok di Balai Kota, Jumat, 18 Maret 2016.
Nantinya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menawarkan tempat untuk berjualan di Taman Kalijodo. Ahok berencana akan membuat Taman Kalijodo seperti Lenggang Jakarta. Setiap pengunjung yang datang tidak perlu membeli makanan atau minuman dengan menggunakan uang tunai. "Yang penting pengunjung tidak pakai uang tunai, penjual bayarnya (retribusi) hanya Rp 4.000 sehari," tutur Ahok.
Ahok mengatakan nantinya lahan Kalijodo tersebut akan dibuat taman yang dilengkapi dengan aliran sungai yang bening. Dengan begitu akan banyak warga Jakarta yang betah berlama-lama di Taman Kalijodo. Belum lagi Pemprov DKI Jakarta juga akan membuat taman tersebut ramah bagi anak.
Ahok menuturkan Pemprov DKI Jakarta akan mengizinkan mantan warga Kalijodo untuk tetap berjualan sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. "Saya mau sungainya bening, jadi nanti orang ramai datang ke tempat itu, main air dan duduk di pinggiran. Pasti banyak orang butuh makanan dan minuman," kata Ahok.
Di Lenggang Jakarta ada sekitar 300 pedagang yang terdaftar berjualan di sana. Setiap pedagang hanya membayar retribusi sebesar Rp 4.000. Setiap pengunjung yang datang harus membeli produk yang dijual dengan menggunakan autodebit. Nantinya, secara otomatis autodebit tersebut dipotong dan langsung masuk ke kas Pemprov DKI Jakarta.
Penggusuran wilayah Kalijodo menimbulkan polemik. Beberapa pihak ada yang menyatakan menolak tindakan yang diambil Pemprov DKI Jakarta tersebut, terutama Warga Kalijodo. Beberapa waktu lalu, warga Kalijodo meminta kepada Pemprov DKI Jakarta agar lahan Kalijodo dijadikan tempat usaha untuk menggantikan mata pencariannya yang sempat hilang. Namun, Ahok tetap akan menolak permintaan tersebut.
