TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Persatuan Pembangunan, Abraham 'Lulung' Lunggana mengharapkan agar tidak ada lagi perselisihan antara dirinya dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. "Jangan aduin saya lagi sama Ahok, ya. Sudah berhenti. Kami sudah bicara program," kata Lulung di Jakarta, Jumat, 18 Maret 2016.

Lulung mengatakan, ia akan mendukung segala kegiatan pemerintah yang bertujuan demi kebaikan, termasuk salah satunya program Ahok yang mau menjadikan Kalijodo menjadi taman wisata seperti Lenggang Jakarta. "Sekarang kami bicara konsep, jangan justifikasi orang lain. Biarin Pak Ahok jalan dengan konsepnya, saya dengan konsep saya sendiri," katanya.

Meski hubungan keduanya sudah mencair, kini Lulung akan bersaing dengan Ahok dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang. Ia tak sungkan untuk mempublikasikan program kerja yang menjadi fokus utamanya bila menjadi gubernur terpilih.

"Saya berbasis lingkungan masyarakat, karena selama ini program masyarakat tertunda," kata dia.

Lulung yang baru saja menemui Ketua Umum Partai Islam Damai dan Aman Rhoma Irama untuk meminta doa restu, menegaskan bahwa dirinya perlu menyatukan visi dan persepsi dengan tokoh masyarakat lain demi percepatan pembangunan Ibu Kota. "Karena rakyat sudah jenuh, bahwa pembangunan Jakarta sangat tidak signifikan. Anggaran belanja tidak semua habis. Hanya 39 persen dari Rp 65 triliun," ungkapnya.

Sebelumnya, hubungan antara Lulung dan Ahok pernah dikabarkan tidak harmonis. Keduanya sempat saling melontarkan cibiran dan mengkritik segala kegiatan masing-masing. Misalnya saja terkait penataan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Lulung, yang dikenal sebagai pengusaha lahan parkir di sana, pernah merasa tersindir karena Ahok diberitakan sempat berujar bahwa sulitnya penertiban Tanah Abang disebabkan adanya preman yang menjadi beking para pedagang liar di sana.

Selanjutnya, pada tahun lalu, Ahok mencurigai ada manipulasi dana dalam pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) yang sudah disahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2014. Keduanya pun kerap dipanggil untuk menjalani pemeriksaan di Badan Reserse Kriminal Polri.

Lulung juga turut mempermasalahkan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI. Ia bersama pimpinan DPRD pun sempat melaporkan Ahok ke KPK, karena dugaan adanya kerugian negara sebesar Rp 191 miliar dari perbedaan nilai jual obyek pajak, berdasarkan hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan.

FRISKI RIANA