Warga penghuni Kolong tol memperlihat KTP sebagai wrga Jakarta yang tergabung dalam Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia melakukan aksi menentang rencana Pemda DKI Jakarta menggusur mereka di Depan Kantor Balaikota Jakarta, 16 Maret 2016. Pemda DKI Jakarta telah melakukan penertiban wagra yang tinggal di Kolong tol Pluit Wiyoto Wiyono dan akan segera menggusur semua penguni karena dianggap ilegal. TEMPO/Amston Probel
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan warga kolong Jalan Tol Wiyoto Wiyono yang akan ditertibkan. "Kami semua selalu sediakan rusun (rumah susun). Kalau enggak ada rusun, pasti tidak kami tertibkan," ucap Ahok di Balai Kota, Senin, 21 Maret 2016.
Ahok menuturkan sebetulnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan fasilitas yang baik kepada warga rusun. Setiap warga hanya dikenai biaya operasional Rp 5.000 per hari atau Rp 150.000 per bulan. Kemudian warga juga diberi Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Setiap siswa sekolah menengah atas akan diberi Rp 800 ribu, siswa sekolah menengah pertama Rp 600 ribu, dan siswa sekolah dasar Rp 250 ribu per bulan.
Kemudian anak yang tinggal di rusun juga diberi fasilitas bus sekolah dan kesehatan. "Kalau kamu katakan bahwa di rusun itu tidak enak, ya itu relatif, bisa berdebat. Kamu kalau punya rumah, bisa enggak ngerawat rumah kamu, cat ganti, seng, segala macam, Rp 150 ribu per bulan? Enggak bisa."
Warga rusun juga berhak mendapat bantuan pinjaman uang untuk modal usaha mulai Rp 5 juta hingga Rp 10 juta. Selain itu, setiap 5.000 penghuni rusun disediakan fasilitas kesehatan yang dilengkapi satu dokter, perawat, dan bidan. "Kamu sudah kayak servis apartemen di Grand Indonesia tuh," katanya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali akan menggusur bangunan liar semipermanen di kolong Jalan Tol Ir Wiyoto Wiyono. Penggusuran ini merupakan tindak lanjut perintah Gubernur DKI dan Wali Kota Jakarta Utara terkait dengan penertiban bangunan liar yang berada di kolong jalan tol di Jakarta Utara. Tanah yang membentang dari Muara Angke sampai Cawang ini memang ruang jalan tol dan milik pemerintah daerah.
