Waspadai Sweeping, Manajemen Grab Larang Sopir Pakai Atribut

Reporter

Selasa, 22 Maret 2016 12:39 WIB

Ilustrasi ojek online GrabBike. REUTERS/Garry Lotulung

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan transportasi berbasis online, Grabbike, mengimbau pengemudinya tidak menggunakan atribut perusahaan untuk menghindari sweeping massa dari para sopir taksi konvensional yang sedang demonstrasi.

"Sementara waktu kami imbau agar sopir kami tidak menggunakan atribut Grab," tutur Manager Public Relation Grabbike, Dewi Nuraini, kepada Tempo, Selasa, 22 Maret 2016.

Dewi mengatakan sejak jauh hari pihak Grab telah mengingatkan para pengemudinya untuk tidak menggunakan seragam. Bahkan perusahaan mengimbau pengemudi tidak melakukan transaksi di kawasan titik kumpul massa.

Baca juga: Demo Taksi Berlangsung Anarkis, Netizen Mencemooh

Saat ini manajemen memutuskan untuk memantau seluruh pengemudi melalui jalur online. Pemantauan ini lebih intensif dilakukan untuk mewaspadai razia dari para sopir taksi konvensional. Meski demikian, sejauh ini perusahaan masih beroperasi.

Dewi juga menambahkan, dari pantauannya, sejauh ini pengemudi tidak ada yang dirazia oleh sopir. Dia juga menjelaskan, tidak ada pengemudinya yang dikeroyok massa. "Sejauh ini masih aman dan terkendali."





Di sejumlah tempat, sempat terjadi kericuhan dan amuk massa terhadap pengemudi taksi dan aplikasi online Go-Jek. Massa bergerak ke simpul-simpul vital Ibu Kota dan merazia sejawatnya untuk ikut demonstrasi. Mereka bahkan merusak mobil dan melukai pengendara Go-Jek yang sedang melintas.

Foto: Tawuran Antar Sopir Angkutan Umum vs Angkutan Online

Sebelumnya, ribuan massa dari berbagai asosiasi sopir taksi konvensional silih berganti mendatangi Kementerian Komunikasi dan Informatika, menuntut pemerintah segera menutup transportasi online Grabbike dan Uber. Menurut mereka, transportasi online dianggap tidak bersaing secara sehat karena memberlakukan dumping tarif atau menggunakan tarif di bawah tarif standar.

Taksi konvensional itu bersatu-padu berharap Kementerian Komunikasi dan Informatika mencabut badan hukum yang telah diberikan kepada Grabbike dan Uber. Mereka berasal dari berbagai perusahaan, di antaranya Blue Bird, Express, Eagle, Taxixu, dan sejumlah armada lain.

Sejak pagi, mogok massal itu dilakukan di sejumlah titik vital pemerintahan, di antaranya Kementerian Komunikasi dan Informatika, DPR, Istana Negara, dan Balai Kota DKI Jakarta. Ribuan angkutan umum dari berbagai jenis armada serentak turun ke jalan.



AVIT HIDAYAT





Demo Taksi di Jakarta Anarkistis oleh tempovideochannel

Advertising
Advertising

Berita terkait

THR Ojol, Bukan Pegawai hingga Dorongan dari Komisi IX DPR

34 hari lalu

THR Ojol, Bukan Pegawai hingga Dorongan dari Komisi IX DPR

Analis ketenagakerjaan memandang pekerja ojek online dan kurir seharusnya memperoleh THR Lebaran. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Viral Sopir Taksi Online Coba Lakukan Penculikan dan Peras Penumpang Wanita, Ini Tips Aman Gunakan Taksi Online

35 hari lalu

Viral Sopir Taksi Online Coba Lakukan Penculikan dan Peras Penumpang Wanita, Ini Tips Aman Gunakan Taksi Online

Video viral beredar soal percobaan penculikan terhadap wanita oleh sopir taksi online. Berikut tips aman naik taksi online.

Baca Selengkapnya

Polisi Tangkap Sopir Taksi Online Grab yang Diduga Berusaha Menculik dan Peras Penumpang Rp100 Juta

35 hari lalu

Polisi Tangkap Sopir Taksi Online Grab yang Diduga Berusaha Menculik dan Peras Penumpang Rp100 Juta

Dari laporan korban dugaan pemerasan oleh sopir taksi online itu, polisi bekerja sama dengan Grab untuk menangkap tersangka MI, 30 tahun.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Grab Evaluasi SOP Pelayanan Buntut Kasus Pemerasan, Pesawat Jet Pribadi Harvey Moeis untuk Sandra Dewi

36 hari lalu

Terpopuler: Grab Evaluasi SOP Pelayanan Buntut Kasus Pemerasan, Pesawat Jet Pribadi Harvey Moeis untuk Sandra Dewi

Terpopuler: Grab Indonesia evaluasi SOP pelayanan buntut kasus pemerasan, deretan barang mewah dari Harvey Moeis untuk artis Sandra Dewi.

Baca Selengkapnya

Kemenaker Sebut THR Ojol Belum Wajib Tahun Ini, Baru Dibahas Setelah Lebaran

37 hari lalu

Kemenaker Sebut THR Ojol Belum Wajib Tahun Ini, Baru Dibahas Setelah Lebaran

Aturan baru perihal perlindungan, jaminan sosial, termasuk THR kepada pengemudi ojek online (ojol) dan kurir baru akan dibahas setelah lebaran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Bos Freeport Janji Smelter Gresik Beroperasi Juni, Kontroversi Dampak Skema Baru Pajak ke THR

37 hari lalu

Terkini: Bos Freeport Janji Smelter Gresik Beroperasi Juni, Kontroversi Dampak Skema Baru Pajak ke THR

Berita terkini bisnis pada Kamis siang ini dimulai dari janji bos PT Freeport Indonesia ke Presiden Jokowi soal operasionalisasi smelter Gresik.

Baca Selengkapnya

Menghitung Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan, Bisa Capai Puluhan Triliun?

37 hari lalu

Menghitung Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan, Bisa Capai Puluhan Triliun?

Misalnya dengan mengacu pada UMR DKI Jakarta yang Rp5 juta, maka THR untuk 4 juta ojol bisa mencapai Rp20 triliun.

Baca Selengkapnya

Kronologi Perempuan Hampir Diculik Sopir Grab, Sempat Alami Kekerasan, Diancam dan Diperas

37 hari lalu

Kronologi Perempuan Hampir Diculik Sopir Grab, Sempat Alami Kekerasan, Diancam dan Diperas

Ramai di media sosial unggahan cerita korban yang diduga mengalami tindakan kekerasan oleh sopir GrabCar. Bagaimana kronologinya?

Baca Selengkapnya

Polemik THR Bagi Ojol, Alasan Grab dan Gojek Tak Berikan THR kepada Driver Ojek Online dan Respons SPAI

38 hari lalu

Polemik THR Bagi Ojol, Alasan Grab dan Gojek Tak Berikan THR kepada Driver Ojek Online dan Respons SPAI

Gojek dan Grab menolak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada mitra pengemudinya. Menurutnya, ada insentif lain. Apa tuntutan driver ojol?

Baca Selengkapnya

Heboh THR Driver Ojol dan Kurir: DPR Minta Pemerintah Buat Aturannya tapi Tidak Bisa Berlaku Tahun Ini

38 hari lalu

Heboh THR Driver Ojol dan Kurir: DPR Minta Pemerintah Buat Aturannya tapi Tidak Bisa Berlaku Tahun Ini

DPR mendorong pembuatan aturan terkait perlindungan dan jaminan sosial bagi dirver ojol termasuk THR, Menaker menyanggupinya tapi tidak tahun ini.

Baca Selengkapnya