TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Ketua DPD Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Partai Hanura Rachmat H.S. mengaku tidak tahu mengenai perjanjian antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok dan partainya. Dia mempertanyakan sikap pimpinan partai yang terburu-buru memutuskan untuk mendukung Ahok.

"Dukungan politik itu tidak ada makan siang yang gratis," kata Rachmat seusai konferensi pers di Sarinah, Jakarta, Minggu, 27 Maret 2016.

Dalam deklarasi dukungan Sabtu kemarin, Ketua Umum Hanura Wiranto mengaku keputusan mendukung Ahok adalah suara partai. Menurut Rachmat, keputusan itu dilakukan secara sepihak karena rapat koordinasi baru digelar pada pertengahan April mendatang. Selain itu, survei internal partai pun belum dilakukan.

Rachmat mengklaim jika selama ini Hanura belum pernah membahas soal dukungan kepada Ahok. Hasil musyawarah di tingkat cabang merekomendasikan Ketua DPD Hanura DKI Jakarta Mohamad 'Ongen' Sangaji, untuk maju sebagai calon gubernur. "Ini pendekatannya rakus kekuasaan," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD Bidang Legislatif dan Eksekutif Bustami Rahawarin mengatakan ada dua hal yang seharusnya dilakukan partai sebelum memutuskan mengusung Ahok, yakni melalui mekanisme rapat dan survei internal terutama terhadap 350.045 masyarakat yang mendukung Hanura.

Rachmat dan Bustami memutuskan keluar dari Partai Hanura. Keputusan itu mereka ambil lantaran mekanisme dukungan dianggap tak sesuai dengan AD/ART partai. "Yang perlu ditegaskan di sini kami menolak bukan karena agama atau suku, tapi karena keputusan inkonstitusional," ucapnya.

MAWARDAH NUR HANIFIYANI