TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid membeberkan alasan partainya tak mendukung inkumben Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017.
Mantan Ketua MPR ini mengungkap sederet alasan mengapa menolak Ahok menjadi gubernur lagi. PKS memilih mencalonkan kadernya atau berkoalisi dengan partai lain.
Hidayat menolak anggapan partainya tak mendukung karena Ahok adalah Tionghoa dan beragama Kristen. "Bukan karena masalah SARA, tapi kami ingin pemimpin Jakarta yang lebih baik," kata Hidayat di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 29 Maret 2016. "Ini menjadi hak PKS untuk mendukung atau tidak mendukung Ahok."
Menurut Hidayat, yang kini anggota DPR itu, kinerja Ahok dinilai buruk sehingga penyerapan anggaran dalam APBD rendah. "Kata Ahok, mending tidak diserap daripada dikorupsi, tapi banyak pemimpin daerah lain yang serapan anggarannya tinggi dan itu tanpa korupsi," katanya.
Kondisi itu, dia meneruskan, menjadi salah satu bukti kinerja Ahok tak cukup baik. "Itu tandanya ada pemimpin lain yang lebih baik dari dia." Matan Ketua MPR ini kemudian menyoroti dugaan keterlibatan Ahok dalam korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.
Hidayat mengacu pada laporan Wakil Ketua DPRD dari PPP Abraham Lunggana alias Lulung dan anggota DPRD lainnya, yang ramai-ramai melaporkan Ahok ke KPK. Tapi dia tak tahu apakah Ahok benar-benar bersalah. "Terlepas terbukti atau tidak, itu nanti. Intinya ini ada masalah," ucapnya.
PKS juga tak cocok dengan gaya komunikasi publik Ahok. Menurut Hidayat, Ahok sering mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang dianggap tidak semestinya disampaikan oleh seorang pemimpin.
Itu sebabnya, PKS tak mendukung Ahok. PKS akan mendukung calon dari internal partai atau berkoalisi dengan partai lain. Namun, menurut Hidayat, PKS tidak ingin terburu-buru memutuskan siapa calon yang akan diusung. "Pendaftaran belum dibuka," ucapnya.
Walau begitu, dia mengakui ada sejumlah nama-nama tokoh yang sudah menemui PKS. Mereka di antaranya Adhyaksa Dault, Yusril Ihza Mahendra, dan Sandiaga Uno. PKS juga menjalin komunikasi dengan sejumlah partai, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Golkar.
GHOIDA RAHMAH
