Rumah Sakit Sumber Waras, Grogol, Jakarta, 24 Maret 2016. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menyatakan pihaknya mengajukan gugatan baru untuk menyelidiki dugaan penghentian penyelidikan secara tidak sah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.
Gugatan baru ini diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah permohonan praperadilan MAKI hanya diterima sebagian oleh hakim tunggal Tursina Aftianti. "Kalau kemarin penghentian penyidikan secara tidak sah dan menetapkan tersangka. Nah sekarang penghentian penyelidikannya," kata Boyamin di PN Jakarta Selatan, Rabu, 30 Maret 2016, setelah sidang putusan praperadilan.
Masalah Sumber Waras belakangan mengemuka seiring dengan tuduhan keterlibatan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang diduga memperoleh keuntungan dari menaikkan nilai jual obyek pajak di kawasan itu. Tuduhan itu menyusul kepastian bahwa Ahok, sapaan Basuki, akan berlaga dalam pemilihan kepala daerah 2017.
Kasus dugaan korupsi RS Sumber Waras mengemuka ketika BPK mengeluarkan audit keuangan pembelian lahan rumah sakit tersebut. Audit itu mengindikasikan adanya kesalahan prosedur, penentuan harga, dan lokasi lahan yang mempengaruhi nilai jual lahan tersebut.
KPK, yang diserahi audit keuangan, belum menemukan indikasi penyelewengan dalam audit tersebut. Terakhir, pada 11 Februari 2016, MAKI mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK. Alasannya, KPK dinilai lamban dalam proses penyelidikan pembelian lahan RS Sumber Waras. Permohonan praperadilan tersebut masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta dan didaftarkan dengan nomor 17/Pid.Prap/2016/PN.JKT.SEL.
Boyamin menjelaskan, pengajuan gugatan baru itu untuk mengecek penyelidikan masih berlangsung atau sudah dihentikan. "Kalau audit investigasi BPK biasanya dilanjutkan ke tahap penyidikan sehingga saya menguji lagi sudah sejauh mana penyelidikan melalui gugatan ini," ujarnya.
Menurut Boyamin, gelombang gugatan oleh MAKI adalah bentuk kontrol untuk KPK agar secepatnya mengusut kasus Sumber Waras. "Ini kontrol kami agar tidak melambat-lambatkan kasus Sumber Waras," katanya.
Kepala Biro Hukum KPK Suryawulan menyatakan pihaknya masih menyelidiki dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras. Ia meminta semua pihak bersabar. KPK pun belum bisa mengetahui batas waktu penyelidikan. "Kami masih mengumpulkan bukti dan koordinasi instansi terkait. Kami tetap jalan prosesnya," ujar Suryawulan.
