Ahok Tak Mau Temui Warga Luar Batang, Kenapa?

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Rabu, 30 Maret 2016 14:52 WIB

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), berbincang dengan sejumlah warga saat meresmikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan Kampung KB di Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jakarta, 30 Maret 2016. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan tidak akan menemui warga Luar Batang. Sebabnya, mayoritas warga menolak dipindahkan.

"Apa yang mau ditemui kalau dia ngotot, ya kan? Kami bukannya enggak mau temui. Kalau mau ditemui, kamu harus bisa terima usulan pindah ke tempat yang lebih baik," ucap Ahok di Cipinang Besar Utara, Rabu, 30 Maret 2016.

Ahok berujar, pemindahan warga Luar Batang tersebut bertujuan menghindarkan warga dari serangan berbagai penyakit. Penyebaran penyakit, menurut Ahok, sangat rentan terjadi di area padat penduduk yang jarang terpapar cahaya matahari langsung. Bahkan Ahok menyebutkan pemindahan warga ke tempat yang lebih baik untuk mengurangi penularan bakteri tuberculosis atau TBC.

"Sekarang kamu sadar enggak TBC di Jakarta ini telah menyumbang 10 persen dari TBC dunia. Dan kita (Jakarta) nomor dua penyumbang TBC terbesar. TBC satu orang bisa nularin kepada sepuluh warga dengan cepat," tutur Ahok.

Ahok menyebutkan kawasan kumuh merupakan daerah yang rawan terjangkit TBC. Warga yang tinggal di sungai, laut, tempat sempit, atau tidak terkena matahari langsung akan sangat mudah tertular penyakit, termasuk TBC. "Saya enggak mungkin membiarkan Anda sakit. Saya akan pindahkan Anda ke rumah susun (rumah susun)," kata Ahok.

Menurut Ahok, sebetulnya upaya pemerintah hanyalah memindahkan warga demi kebaikan warga itu sendiri. Sementara itu, wacana tentang penggusuran Masjid Luar Batang itu tidak benar. "Masjid Luar Batang katanya mau saya robohkan. Justru kalau semua ini bersih, wisatawan yang mau ke Masjid Luar Batang datang enak. Dia punya plasa dengan halaman yang luas," ucapnya.

Ahok mengaku tidak akan menggusur masjid tersebut. Alasannya, masjid tersebut memiliki sejarah penting bagi Jakarta. Masjid ini pertama kali dibangun pada 1732 oleh Alhabib Husein bin Abubakar bin Abdillah Al 'Aydrus. Awalnya, wilayah Luar Batang masih berupa rawa-rawa. "Dia (Alhabib) mendarat. Di Betawi ini, dia bikin masjid, karena menang. Jadi, dalam pendaratan pertama itu, mereka bangun masjid," ujar Ahok.


Lihat Video: Ahok Bantah Akan Gusur Makam Keramat



Saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mengeluarkan surat peringatan (SP) pertama pada 14 Maret lalu untuk warga agar mereka meninggalkan wilayah tersebut. Warga akan dipindahkan ke rumah susun yang telah disediakan, seperti Rusun Marunda dan Pulogebang. Sejauh ini, sudah ada 15 keluarga yang bersedia pindah. "Pokoknya, semua orang yang menduduki tanah negara, jalur hijau, atau sitepille akan saya rapikan semua," tutur Ahok.

Pemprov DKI Jakarta berencana menjadikan Kampung Luar Batang sebagai ruang terbuka hijau. Namun warga setempat menolak rencana tersebut karena, selain merupakan pemukiman, di Kampung Luar Batang juga terdapat situs bangunan bersejarah dan makam ulama Alhabib Husein bin Abubakar Alaydrus.

LARISSA HUDA




Advertising
Advertising


Berita terkait

Kata Ahok soal Namanya Muncul di Bursa Pilgub DKI Jakarta

11 jam lalu

Kata Ahok soal Namanya Muncul di Bursa Pilgub DKI Jakarta

Politikus PDIP menyebut empat nama yang berpotensi maju di cagub DKI Jakarta. Ada nama Ahok.

Baca Selengkapnya

Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

3 hari lalu

Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

Bulan lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

3 hari lalu

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan konsep tempat parkir bawah tanah Monas ini sempat masuk gagasannya.

Baca Selengkapnya

4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024

6 hari lalu

4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024

Sejumlah nama bakal calon gubernur di Pilkada 2024 sudah mulai bermunculan, termasuk 4 wajah lama ini. Siapa saja mereka?

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

7 hari lalu

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

10 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

12 hari lalu

Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

22 hari lalu

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

24 hari lalu

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman

Baca Selengkapnya

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

25 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya