TEMPO.CO, Jakarta - Seniman Ratna Sarumpaet meyakini Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terlibat dalam perkara pembelian lahan Sumber Waras. Hari ini, Ahok menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Ahok diperiksa atas dugaan keterlibatannya dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. "Baguslah dia sudah ada di KPK," kata Ratna saat ditemui di Luar Batang, Jakarta Utara, Selasa, 12 April 2016.
Menurut Ratna, Ahok bersalah dalam pembelian lahan tersebut. Ia mengatakan lahan tersebut adalah tanah negara. Seorang gubernur harusnya tahu lahan tersebut memiliki hak guna bangunan yang kontraknya sudah akan selesai. "Keyakinannya orang awam," ujarnya.
Ratna mengatakan KPK harus mampu membuktikan Ahok bersalah. Sebab, menurut Ratna, bukti-bukti yang disampaikan dan dokumen yang ada sudah menjelaskan. Ia menilai tidak ada yang bisa membuktikan kesalahan Ahok, kecuali KPK.
KPK memanggil Ahok sebagai saksi dalam perkara Sumber Waras. Saat diperiksa, Ahok mengaku hanya membawa dokumen yang sama seperti saat ia dipanggil Badan Pemeriksa Keuangan. Ahok tiba di KPK pada pukul 09.10, dengan mengenakan kemeja batik berwarna cokelat.
Sementara itu, dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai diselidiki pada 20 Agustus 2015. BPK menganggap prosedur pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras menyalahi aturan.
DANANG FIRMANTO
Berita terkait
IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik
9 jam lalu
Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.
Baca SelengkapnyaKPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?
9 jam lalu
Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.
Baca SelengkapnyaAhok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang
10 jam lalu
Bulan lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri.
Baca SelengkapnyaCerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta
13 jam lalu
Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan konsep tempat parkir bawah tanah Monas ini sempat masuk gagasannya.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan
15 jam lalu
KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan
18 jam lalu
Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.
Baca SelengkapnyaUsai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan
1 hari lalu
Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur
1 hari lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.
Baca SelengkapnyaTak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan
1 hari lalu
Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.
Baca SelengkapnyaKPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu
1 hari lalu
KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.
Baca Selengkapnya