Ahok Janjikan Rumah Susun di Pulau Seribu  

Reporter

Editor

Suseno TNR

Kamis, 14 April 2016 20:00 WIB

Warga menyaksikan proses normalisasi Kali Pakin dengan enam unit eskavator amphibi dan long arm yang dikerahkan di kawasan Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta, 13 April 2016. Pada Senin (11/04) ratusan bangunan di kawasan ini telah ditertibkan. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memiliki rencana untuk membangun rumah susun di Kepulauan Seribu. Fasilitas ini nantinya diberikan kepada nelayan yang selama ini tinggal di permukiman kumuh di Jakarta. "Anda mau pindah ke rusun di Pulau Seribu, kalau sudah jadi, boleh saja," kata Ahok, Kamis, 14 April 2016.

Menurut Ahok, pemerintah bukan hanya memindahkan para nelayan ke Pulau Seribu. Sebab, akan ada program khusus untuk membangun tambak bagi para nelayan itu. Bahkan sarana transportasi berupa kapal dan bus dapat digunakan secara cuma-cuma.

Baca: Digusur, Tinggal di Perahu, Ahok: Enggak Usah Bikin Sinetron

Pernyataan Ahok tersebut masih berkaitan dengan penggusuran permukiman di Pasar Ikan Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin lalu. Penghuni yang tergusur menolak dipindah ke rumah susun Marunda karena lokasinya jauh dari tempat tinggal mereka saat ini. Untuk itu, mereka memilih hidup di perahu yang bersandar di sekitar Pelabuhan Pasar Ikan.

Menurut Ahok, dia tidak bisa melarang jika bekas penghuni Luar Batang itu memilih tinggal di perahu. Namun, jika mereka kembali ke darat dan membangun tenda di area yang telah digusur itu, Ahok tidak segan-segan mengusir mereka. "Kita sikat. Jangan seolah-olah kasihan, justru dia yang kurang ajar, menyengsarakan keluarganya," kata Ahok.

Pemerintah, kata Ahok, sudah menyediakan tempat tinggal di rumah susun Marunda. Meski jauh dari Luar Batang, rusun itu dekat dengan laut. Sehingga mereka yang biasa bekerja sebagai nelayan masih tetap bisa mencari ikan.

Baca: Warga Pasar Ikan Tidur di Perahu, Ahok: Nanti Hilang Sendiri

Bahkan pemerintah provinsi telah menyediakan bus gratis sebagai sarana transportasi. Untuk anak-anak mereka, dipastikan mendapat Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi anak-anak yang masih sekolah. Sedangkan bagi mereka yang ingin menekuni bidang usaha baru, pemerintah telah menyiapkan pinjaman modal Rp 5 juta hingga Rp 10 juta.

MAWARDAH NUR HANIFIYANI


Berita terkait

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

15 jam lalu

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

3 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

5 hari lalu

Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

15 hari lalu

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

17 hari lalu

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman

Baca Selengkapnya

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

18 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

24 hari lalu

Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

Otorita IKN telah bertemu dengan Komnas HAM membahas soal polemik penggusuran rumah warga Sepaku

Baca Selengkapnya

Polemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM

26 hari lalu

Polemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM

OIKN mengadakan pertemuan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penataan kawasan di wilayah Sepaku dekat IKN

Baca Selengkapnya

Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

34 hari lalu

Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

Banjir melanda sebagian wilayah di DKI Jakarta kerap terjadi berulang kali. Berikut gaya gubernur DKI menyikapi banjir di wilayahnya.

Baca Selengkapnya

Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

34 hari lalu

Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

Berikut sederet kasus penistaan agama yang dijatuhkan vonis untuk Ahok, Arya Wedakarna, dan terakhir Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun.

Baca Selengkapnya