Direktur Umum Rumah Sakit Sumber Waras Abraham Tedjanegara memberi keterangan pers tentang penjualan tanah yayasan itu di ruang pertemuan RS Sumber Waras, Jakarta Barat, Sabtu, 16 April 2016. Tempo/Rezki Alvionitasari
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Umum Rumah Sakit Sumber Waras Abraham Tedjanegara menjawab masalah alamat rumah sakit itu yang dipermasalahkan Badan Pemeriksa Keuangan. Dia mengatakan pihak rumah sakit selalu memakai alamat Jalan Kyai Tapa dalam membuat perjanjian.
"Karena bukti otentik, sertifikat yang ada di dalam PBB itu semua Jalan Kyai Tapa," katanya di ruang pertemuan RS Sumber Waras, Jakarta Barat, Sabtu, 16 April 2016.
Abraham mengatakan tidak ada satu pun perjanjian yang menyebut alamat rumah sakit ini di Jalan Tomang Utara. "Kalau kami melakukan perjanjian memakai Tomang Utara, salah kami rasa," ujarnya. "Yang kami pakai adalah bukti otentiknya."
BPK mempersoalkan posisi lahan rumah sakit ini. Menurut BPK, pajak lahan seharusnya mengikuti Jalan Tomang Utara. Pembelian lahan mengacu pada pajak Kyai Tapa sebesar Rp 20,7 juta atau lebih tinggi Rp 13 juta dibanding Jalan Tomang Utara.
Pembelian lahan rumah sakit ini memicu polemik setelah diendus Komisi Pemberantasan Korupsi. Apalagi BPK menganggap prosedur pembelian menyalahi aturan dan diduga ada kerugian negara hingga Rp 191 miliar. Komisi Pemberantasan Korupsi menyelidiki kasus ini sejak 20 Agustus 2015.
Abraham menjelaskan, RS Sumber Waras setuju menjual sebagian lahannya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setelah ditawari Basuki Tjahaja Purnama pada 6 Juni 2014. Ahok kala itu menjabat pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta.
Penandatanganan akta pelepasan hak dari rumah sakit ke pemerintah DKI terjadi pada 17 Desember 2014. Dalam penjualan itu, ucap Abraham, harga tanah yang ditawarkan rumah sakit sesuai dengan nilai jual obyek pajak atau NJOP. NJOP itu mengikuti pajak bumi dan bangunan (PBB) 2014, yakni Rp 20,7 juta.
Abraham juga menawarkan bangunan Rp 25 miliar untuk dibeli pemerintah DKI. Namun, setelah bernegosiasi, penawaran itu tidak disetujui. Pemerintah DKI tak membeli bangunan rumah sakit. Total harga tanah yang dibeli pemerintah provinsi senilai Rp 755 miliar atau tepatnya Rp 755.689.550.000. Pembayarannya melalui transfer ke Bank DKI Jakarta Yayasan Sumber Waras.
