Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok setibanya di Gedung KPK, Jakarta, 12 April 2016. Kedatangan Ahok tersebut untuk dimintai keterangannya terkait penyelidikan dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera meningkatkan status hukum dugaan korupsi kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang menyeret Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
“Sudah sepatutnya secara hukum KPK meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan dalam kasus tersebut,” ujar Sufmi Dasco, anggota Komisi Hukum DPR, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tempo, Sabtu, 16 April 2016.
Dasco mengatakan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah jelas menunjukkan adanya kerugian negara dalam kasus ini. Dia pun menyayangkan, sikap Ahok yang menanggapi hasil pemeriksaan BPK itu dengan menyebutnya ‘ngaco’ atau tidak menerimanya.
Menurut Dasco, keputusan BPK itu seharusnya dihormati oleh semua pihak, termasuk Ahok dan tak terkecuali Presiden Joko Widodo. BPK sebagai lembaga negara telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006, dengan tugasnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Pada pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 itu juga disebutkan bahwa BPK berwenang menilai dan menetapkan jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. “Maka hasil audit BPK harus diterima sebagai dokumen hukum yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian karena dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan telah dilakukan melalui standar pemeriksaan yang benar,” kata politikus Partai Gerindra ini.
Kasus RS Sumber Waras bermula pada laporan BPK yang menemukan kerugian negara bernilai Rp 191 miliar dalam pembelian rumah sakit tersebut. Ahok bersikukuh untuk membeli rumah sakit yang akan dijadikan rumah sakit kanker ini.
Mendengar laporan BPK, KPK pun segera meminta BPK untuk membuat laporan hasil audit investigasi. Korupsi pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI mulai diselidiki KPK pada 20 Agustus 2015.
BPK melakukan audit ulang atas permintaan KPK. Ahok pun pernah diperiksa oleh BPK pada 23 November 2015 selama 9 jam. Hasil audit investigasi itu diserahkan kepada KPK pada 7 Desember 2015. KPK pada Selasa lalu, 12 April juga akhirnya memeriksa Ahok selama 12 jam.
