Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengunjungi Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, Senin, 18 April 2016. Tempo/Danang
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, kasus pembelian Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, senilai Rp 750 miliar ini terlalu lama diputuskan status hukumnya, padahal indikasi korupsi sudah jelas terlihat. "Ada cek tunai yang tidak lazim di dalam transaksi, status pembeliannya tidak clean and clear. Jadi kerugian ini nyata dan jelas," kata Fadli Zon di Hotel Crowne Plaza Jakarta, Senin, 18 April 2016.
Fadli Zon melakukan inspeksi mendadak ke Sumber Waras, Senin siang, 18 April 2016. Menurut dia, sidak itu berkaitan erat dan sesuai dengan tugasnya sebagai pimpinan DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan.
Kunjungan itu untuk menindaklanjuti adanya dugaan kasus korupsi dalam pembelian lahan rumah sakit itu oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. BACA: Alasan Sumber Waras Jual ke Pemprov DKI
Fadli pun menuding Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berada di balik kasus ini dan harus bertanggung jawab. "Kalau kita waras, kita nggak akan berpikir panjang-panjang soal kasus ini. Menguntungkan orang lain dan merugikan negara ya jelas korupsi," ucapnya lagi.
Ahok sendiri sudah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus ini. KPK hingga kini menyatakan masih mendalami kasus pembelian lahan Sumber Waras, dan belum menemukan indikasi adanya niat jahat atau korupsi di dalamnya.
Dugaan korupsi pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI mulai diselidiki KPK pada 20 Agustus 2015. Kasus tersebut pertama kali mencuat dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta pada 2014.
BPK Jakarta menganggap prosedur pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras menyalahi aturan. Soalnya, menurut BPK Jakarta harga lahan yang dibeli jauh lebih mahal, sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp 191 miliar.
BPK RI pun melakukan audit ulang atas permintaan KPK. Gubernur Basuki Tjahaja Purnama diperiksa seharian oleh BPK RI pada 23 November 2015. Hasil audit investigasi itu diserahkan kepada KPK pada 7 Desember 2015.
Ahok membantah telah terjadi kemahalan dalam pembelian Sumber Waras. Menurut dia, harga beli sudah sesuai NJOP.
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, memimpin pertemuan bilateral yang penting dengan Delegasi Parlemen Myanmar dalam Pengasingan di Sidang Parlemen Dunia (IPU) di Jenewa, Swiss.
Fadli Zon Sampaikan Dukungan Untuk Proses Masuknya Timor Leste ke ASEAN.
1 September 2023
Fadli Zon Sampaikan Dukungan Untuk Proses Masuknya Timor Leste ke ASEAN.
BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon diundang untuk menjadi salah satu panelis dalam Seminar mengenai Hubungan Internasional dan Demokrasi yang diselenggarakan oleh Parlemen Timor Leste di Dili.