Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), meresmikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan Kampung KB di Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jakarta, 30 Maret 2016. Kampung KB dan RPTRA akan menjadi etalase program kesuksesan KB di Jakarta Timur yang berpenduduk 2,7 juta jiwa. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama punya alasan sendiri saat terjun ke dunia politik. Salah satunya soal penggusuran. Dia mengaku dilematis ketika harus menggusur warga, apalagi jika dipindah ke tempat yang kurang baik.
"Ini kan relokasi. Kalau mindahkan warga ke tempat kurang enak, saya dilema. Untuk itu, saya masuk ke politik," kata Ahok di kantor Gubernur DKI Jakarta, Kamis, 28 Januari 2016.
Ahok mengaku ingin memindahkan warga ke tempat yang lebih layak. Tak hanya menyediakan rusun dengan harga terjangkau, Ahok juga menyediakan Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar bagi penghuni rusun.
Selain itu, di setiap rusun, Pemerintah Provinsi DKI menyediakan bus sekolah gratis bagi pelajar. Di rusun juga terdapat perpustakaan, taman kanak-kanak, dan ruang laktasi. "Kecelakaan dilindes truk sudah hampir enggak ada. Kalau dulu, yang tinggal di rumah padat rata-rata kelindes truk," ujar Ahok.
Ahok menuturkan, dengan kondisi lingkungan yang lebih baik, ia berniat mengurangi penyakit TBC. Menurut Ahok, dengan memindahkan warga ke tempat yang lebih baik, ia tidak lagi merasa dilematis.
"Kalau saya memindahkan orang ke tempat yang lebih tidak baik, saya dilema. Nurani saya enggak bisa terima. Tapi, kalau saya pindahkan ke lebih baik, hanya ada sekelompok orang marah, ya saya diaminaja," ucap Ahok.
Ahok memang terkenal tegas dalam hal penggusuran. Sejumlah penggusuran telah ia instruksikan, di antaranya yang telah dilakukan adalah di Kalijodo dan Pasar Ikan. Bahkan, dalam waktu dekat, ia berencana merelokasi warga Luar Batang jika rusun telah tersedia.
