TEMPO.CO, Jakarta - Tiga besar kelompok pendukung Presiden Joko Widodo nonpartai --- Projo, Seknas Jokowi, dan BaraJP-- memilih tak terpengaruh dengan penggalangan dukungan untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjelang Pilkada 2017.
Kelompok-kelompok yang menyokong Jokowi sejak awal 2013 itu menyatakan tengah mengamati dinamika politik sekaligus menimbang arah dukungan Presiden Jokowi terhadap calon gubernur Jakarta.
Ketua Umum BaraJP Sihol Manullang menyatakan, organisasinya akan mendukung calon yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dia beralasan, sebagai pendukung Presiden Jokowi, BaraJP berpendapat lebih baik jika calon gubernur dan wakil gubernur ditopang oleh partai pemenang Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 2014 itu. “Semoga Ahok maju lewat PDIP,” kata Sihol kepada Tempo hari ini, Senin, 9 Mei 2016.
Ahok sejak awal Maret lalu memilih jalur independen. Teman Ahok, kelompok pendukung Ahok, tengah sibuk memenuhi kuota dukungan warga Jakarta sebanyak minimal 760 ribu.
Baca: Skandal Reklamasi: Selasa, Ahok Bakal Dicecar Lagi oleh KPK
Namun, Sihol punya keluhan soal Ahok. Menurut dia, belakangan semakin jelas gaya kepemimpinan Ahok jauh berbeda dari Jokowi. Hingga masalah jual-beli lahan RS Sumber Waras, dia berpendapat, Ahok masih layak dibela. Namun, BaraJP terhenyak ketika muncul masalah reklamasi Teluk Jakarta yang akhirnya membuat pemerintah pusat turun tangan.
Sihol mengatakan, terlihat jelas betapa Ahok sesungguhnya tidak adil ketika berhadapan dengan pengembang swasta. “Kenapa bisa ada bangunan di Pulau D sementara IMB belum ada? Ahok menendang bola panas ke Jokowi,” ujar Sihol.
Baca: Risma Calon Kuat Penantang Ahok, Petinggi PDIP Buka Rahasia
Seknas Jokowi pun belum memutuskan mendukung Ahok. “Kami belum memutuskan akan mendukung siapa,” ucap Ketua Umum Seknas M. Yamin ketika dihubungi di Kairo, Mesir, Senin, 9 Mei 2016. Tapi, Yamin menyampaikan sejumlah cacatan untuk Ahok.
Menurut dia, Ahok tidak bisa mendasarkan kebijakan reklamasi hanya dari keuntungan semata. Soal kesejahteraan nelayan dan kesehatan biota laut mesti dperhatikan. Kebijakan penggusuran di Jakarta, Yamin melanjutkan, juga tak bisa hanya berpegang pada status kepemilikan tanah negara. Kepentingan warga penggarap juga harus diperhatikan. “Seknas bisa berdebat soal itu,” ujarnya.
Baca: Tolak Penggusuran, Warga Kampung Lauser Tutup Jalan
Yamin khawatir model kepemimpinan Ahok akan mengganggu pemerintah pusat dan partai pendukungnya. Dia menceritakan bagaimana pada 1999-2004 Gubernur DKI Sutiyoso melakukan banyak penggusuran, tapi yang kena dampaknya adalah Presiden Megawati Soekarnoputri dan PDIP yang dipimpinnya.
Akibat kebijakan Sutiyoso itu, suara PDIP anjlok pada Pemilu 2014. “Berat pokoknya Ahok ini,” kata Yamin.
Ormas Projo juga tak mau buru-buru mendukung Ahok. “Kami lihat dulu dinamika politik, apalagi belum ada calon-calon resmi,” ucap Ketua Umum Ormas Projo Budi Arie Setiadi.
Budi Arie pun berpendapat, sikap Projo tak bisa dilepaskan dari pandangan Jokowi, yang juga Dewan Pembina Ormas Projo, terhadap para calon. Dia tak mau banyak menanggapi soal pernyataan-pernyataan keras Ahok terhadap warga yang digusur di Jakarta Utara, termasuk sengkarut reklamasi di Teluk Jakarta. “Pokoknya, jangan maki-maki rakyat,” ucapnya.
JOBPIE SUGIHARTO
