TEMPO.CO, Jakarta – “Partai Berkoalisi Menghadang Ahok”. Demikian judul berita di halaman Metro Koran Tempo edisi Selasa, 10 Mei 2016. Koalisi itu dimotori Partai Gerakan Indonesia Raya, partai yang mengusung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam pemilihan 2012. Ahok keluar karena partai ini mendukung pemilihan gubernur kembali ditentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pemilihan Gubernur DKI Jakarta akan digelar pada 2017. Ahok sudah memutuskan maju melalui jalur nonpartai. Karena itu, Gerindra bergerilya mencari dukungan agar bisa mengusung calon sendiri. Setelah mencapai kesepakatan dengan Partai Keadilan Sejahtera, Gerindra mengajak partai lain bergabung dalam koalisi itu.

BACA: Rawa Bebek dari Dekat: Hidup Gagap Orang Luar Batang

Partai yang sudah didekati adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, dan Partai Persatuan Pembangunan. Pimpinan partai setingkat daerah kerap bertemu. “Komunikasi dengan partai lain jalan terus,” kata Ketua Gerindra Jakarta Muhammad Taufik, Senin kemarin.

Ajakan Gerindra mendapat respons bagus dari partai-partai itu. PDIP, misalnya, memberi sinyal bergabung dengan Gerindra melawan Ahok. “Kemungkinan koalisi sangat terbuka,” ucap Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Gembong Warsono.

Gelagat dua partai tersebut bergabung kian menguat setelah Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menghadiri Rencana Kerja Daerah Gerindra di Gedung Joang, Ahad lalu. Kepada wartawan, Wakil Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan PDIP terus menjalin komunikasi dengan partai lain, termasuk Gerindra, menjelang pemilihan Februari nanti.

BACA: Risma Penantang Terkuat Ahok, Ini Rahasia PDIP

Partai Demokrat menyambut baik ajakan Gerindra membangun koalisi melawan Ahok. Wakil Sekretaris Demokrat Jakarta Vike Verry Ponto mengatakan, secara ideologis, Gerindra dan PDIP sejalan dengan Demokrat, yakni nasionalis religius. Selain itu, Gerindra, PKB, PPP, dan PKS kerap bertandang ke markas Demokrat untuk membicarakan kemungkinan koalisi. “Tapi yang menentukan koalisi adalah pimpinan pusat,” ucapnya.

Saat ini Demokrat tengah menjaring bakal calon gubernur. Dari 13 orang yang mendaftar, ujar Vike, hanya tujuh orang yang lulus administrasi, di antaranya pengusaha Sandiaga Uno. Selain di Demokrat, Sandiaga mendaftar di PKB, PDIP, dan Gerindra. “Juni sudah ada nama yang diserahkan kepada pimpinan pusat,” ujar Vike.

Respons positif juga datang dari PKB. Wakil Sekretaris PKB Jakarta Ahmad Muslim menuturkan PKB membuka peluang koalisi dengan partai mana pun karena memang jumlah kursinya tak cukup untuk mengusung calon sendiri. Menurut peraturan Komisi Pemilihan Umum, partai atau gabungan partai bisa mengusung calon kepala daerah, asal memiliki minimal 22 suara di parlemen. “Koalisi itu sebuah keniscayaan,” katanya.

Ada yang menyambut baik ajakan Gerindra, ada juga yang bimbang. Golkar dan PPP, misalnya. Dua partai tersebut belum menentukan sikap atas tawaran Gerindra atau mereka akan membentuk koalisi tandingan untuk menghadangnya. “Bergantung pada pengurus yang baru,” ujar Wakil Ketua Fraksi Golkar Ramli. Golkar tengah memilih ketua umum baru.

BACA: Beredar Poster Kampanye Wali Kota Risma di Jakarta

Adapun PPP belum bersikap karena kisruh di internal partai. Kendati demikian, ujar anggota Fraksi PPP DPRD DKI, Syamsuddin, arah koalisi bergantung pada Abraham Lunggana alias Lulung sebagai ketua. Lulung merupakan salah satu calon Gubernur DKI yang mendaftar ke PDIP. “Bisa saja merapat ke sana,” tuturnya.

Selain mengajak partai lain, untuk menggalang kekuatan melawan Ahok, Gerindra menyasar organisasi masyarakat, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jakarta. Taufik mengatakan tengah berkomunikasi dengan dua organisasi tersebut untuk bertemu membicarakan dukungan terhadap koalisi yang akan dibangun Gerindra.

BACA: Posternya Beredar di Jakarta, Ini Kata Risma

Wakil Ketua Muhammadiyah Jakarta Agus Suradika menyilakan Gerindra atau partai lain yang ingin bertemu dengan pengurus. Namun, ucap dia, Muhammadiyah telah menentukan sikap, yakni tak akan terlibat dalam hiruk-pikuk pilkada. “Kami independen,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah itu.

Adapun Ketua NU Jakarta Saefullah memilih tak mau menanggapi ajakan Gerindra. “No comment-lah,” tutur Saefullah, yang juga Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Saefullah juga acap disebut sebagai salah satu calon Gubernur DKI untuk bersaing dengan Ahok.

ERWAN HERMAWAN | LARISSA HUDA