Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. TEMPO/Ridian Eka Saputra
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menampik tudingan Pemerintah Provinsi DKI mengeluarkan uang untuk membayar Kepolisian Daerah Metro Jaya saat menggusur Kalijodo.
"Memang enggak ada. Kalau, misalnya, Pemprov minta pengamanan, biasanya itu kami kasih Rp 250 ribu. Nah, kalau yang Kalijodo itu, kami enggak ada pengamanan," ucap Ahok di Balai Kota pada Jumat malam, 13 Mei 2016.
Ahok mengatakan, awalnya, memang Polda Metro Jaya telah berinisiatif memberantas penyakit masyarakat di Kalijodo, karena daerah itu sudah lama dikenal sebagai kawasan prostitusi. "Jadi Polda waktu turun ngajak TNI. Itu enggak ada hubungannya dengan kami lho. Mereka melakukan razia penyakit masyarakat. Jadi kami enggak bayar dong," ujar Ahok.
Kecuali, apabila Polda diminta bantuan untuk menertibkan kawasan Monas, demo, atau pengamanan Pemprov, baru Pemprov akan membayarkan uangnya kepada anggota kepolisian langsung ke rekening masing-masing. "Karena kami enggak boleh tarik kontan. Lalu, kalau kamu mau melakukan operasi sajam (senjata tajam), kami bisa kasih (uang) enggak? Enggak bisa, karena bukan wilayah kami," tutur Ahok.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Awi Setiyono juga telah membantah adanya bantuan pendanaan dari pihak swasta kepada personel kepolisian dalam penertiban Kalijodo. Pernyataan itu menanggapi pemberitaan tentang adanya bantuan dana dari non-CSR PT Agung Podomoro Land Tbk untuk menjaga penggusuran lokasi yang akan dimanfaatkan untuk lahan hijau itu.
Awi mengatakan, dalam pengamanan itu, Polda Metro Jaya menggunakan anggaran daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) kontinjensi.
