Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. TEMPO/Ridian Eka Saputra
TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan orang yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Jakarta Utara berunjuk rasa di depan DPRD DKI Jakarta seusai salat Jumat. Mereka menuntut agar DPRD segera menonaktifkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Mereka bahkan sempat mendesak Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhamad Taufik yang menerima kedatangan mereka untuk menandatangani pernyataan yang berisi kejelasan pemecatan terhadap Ahok. Mereka juga meminta DPRD mengadakan rapat terbuka dengan mengundang masyarakat yang diagendakan untuk memecat Ahok.
Koordinator demonstrasi, Jamran, menilai Ahok layak dinonaktifkan. "Kami pakai jalur politik dan konstitusi," kata dia di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat, 20 Mei 2016.
Jamran mendesak DPRD segera memanggil Ahok dan menonaktifkan ia dari jabatannya. Jamran meminta ketegasan DPRD untuk mendesak Ahok mundur. Dalam sepekan ini, Jamran memberikan waktu agar DPRD menggelar audiensi dengan gubernur. "Kalau tidak terlaksana, kami akan menggelar aksi ketiga," kata dia.
Menurut Jamran, beberapa kebijakan yang tidak prorakyat dari Ahok adalah penggusuran di beberapa wilayah permukiman seperti Kampung Pulo, Kalijodo, Pasar Ikan, dan Kampung Akuarium tanpa kemanusiaan. Pembelian lahan RS Sumber Waras juga disebut sebagai bukti bahwa Ahok telah bertindak korupsi dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebut ada kerugian negara Rp 173 miliar.
Selain itu, perizinan proyek reklamasi pun banyak menyalahi aturan. Jamran mengatakan reklamasi merugikan masyarakat nelayan pesisir Teluk Jakarta.
Taufik, yang menerima sekitar 30 perwakilan aliansi tersebut, menilai langkah pengunjuk rasa sudah sesuai kaidah, yaitu mendatangi Gedung Dewan. Ia pun mengaku paham atas semua aspirasi yang disampaikan kepada DPRD. "Saya berjanji apa yang Saudara sampaikan menjadi bahan saya untuk saya sampaikan ke teman-teman DPRD," kata dia.
