TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengemukakan alasannya tetap menggandeng Heru Budi Hartono untuk mendampinginya dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Ahok ingin menunjukkan bahwa pandangan tentang stigma masyarakat bahwa pegawai negeri sipil (PNS) yang malas, tidak jujur, dan tidak bekerja itu salah. "Stigma kalian bahwa PNS malas, korup, bodoh, itu salah. Nah saya tunjukin ada PNS yang baik dan saya pun berani ngajak dia. Walaupun dengan risiko tidak bawa massa, saya enggak peduli," ujarnya di Balai Kota Jakarta, Senin, 23 Mei 2016.

Komitmen menghapuskan stigma itu, menurut Ahok, jauh lebih penting dibanding kemenangan. Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik merupakan fondasi utama membangun daerah. "Kalau kamu udah enggak percaya sama politikus, enggak percaya sama politik dan PNS, mau jadi apa negara ini? Karena itu, lebih penting bagi saya kepercayaan," katanya.

Heru merupakan satu dari 67 ribu PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pria kelahiran Medan, 13 Desember 1965, itu membuat Ahok kepincut untuk meminangnya sebagai calon wakil gubernur, yang akan mendampinginya dalam pemilihan kepala daerah 2017. Keduanya akan maju lewat jalur independen.

Heru mengabdi sejak 26 tahun silam sebagai staf bagian penyusunan program Kota Jakarta Utara. Ia juga sempat dipromosikan sebagai Kepala Subbagian Sarana dan Prasarana Kota Jakarta Utara serta Kepala Bagian Umum Jakarta Utara.

Karier Heru mulai melejit pada 2012. Gubernur DKI Jakarta, yang saat itu dijabat Joko Widodo, mempromosikannya sebagai Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri. Heru banyak mengurusi keperluan Jokowi untuk blusukan. Ia kembali dipromosikan menjadi Wali Kota Jakarta Utara. Tak sampai setahun, saat kursi gubernur beralih ke Ahok, Heru ditunjuk sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

DESTRIANITA | LARISSA HUDA | INDRI MAULIDAR