Saat Ahok Masuk Daftar Hitam Warga Jakarta Utara  

Reporter

Jumat, 27 Mei 2016 08:11 WIB

Warga berdemonstrasi menolak Reklamasi Pantai Utara Jakarta di depan PTUN Jakarta, 7 April 2016. Mereka tergabung dalam Forum Kerukunan Masyarakat Muara Angke dan Komunitas Nelayan Tradisional. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo.

TEMPO.CO, Jakarta - Presidium Jaringan Masyarakat Koja Tolak Penggusuran menolak kedatangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ke Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada Kamis, 26 Mei 2016.

Ahok seharusnya meresmikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Tahap II di Jalan Inspeksi RW 08 Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Kamis pagi. Ruang publik ini dibangun PT Indofood Sukses Makmur. Namun Ahok diwakili Djarot Saiful Hidayat, Wakil Gubernur DKI, untuk mengikuti acara ini.

Baca juga:
Heboh Kontribusi Reklamasi: Tiga Skenario Nasib Ahok
TERUNGKAP: Artis KDI Ini Ternyata Pencuri 43 Mobil Rental!

Sejak dua hari lalu, Jaringan Masyarakat Koja menolak kedatangan Ahok dengan cara menggelar demonstrasi di lokasi RPTRA. Mereka mengirim surat kepada Kepala Kepolisian Sektor Koja dan Kepala Unit Intelijen dan Keamanan berisi pemberitahuan rencana demonstrasi.

"Kami adalah aliansi masyarakat di wilayah Kecamatan Koja, Jakarta Utara, yang selalu menjunjung tinggi semangat keadilan dan kemanusiaan yang beradab bagi masyarakat di mana pun, khususnya di wilayah Kecamatan Koja," begitu isi surat yang ditandatangani Ketua Presidium, Herdanus T.

Surat ini adalah pernyataan sikap aliansi tersebut menolak kedatangan Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta. Tuntutan demonstrasi mereka tercetak dengan huruf kapital: TOLAK AHOK!!

Seratusan rombongan pendemo batal berteriak di depan Ahok karena bukan Ahok yang memenuhi undangan acara itu, melainkan Wakil Gubernur Djarot. "Tadi pagi kami tanya panitia, katanya yang datang Pak Djarot. Akhirnya kami hanya menonton acaranya," kata Herdanus saat dihubungi Tempo, Kamis, 26 Mei.

Ia mengatakan masyarakat tidak menolak kedatangan Djarot. "Karena kami hanya tidak suka pribadi Ahok, bukan Pemda DKI," kata Herdanus. Ia menjelaskan, masyarakat juga tidak menentang pembangunan RPTRA yang bermanfaat untuk anak-anak.

Herdanus mengatakan komunitas ini anti terhadap penggusuran secara sewenang-wenang. Mereka juga tak suka dengan gaya berbicara Ahok yang angkuh dan sombong.

Menurut dia, jaringan masyarakat Koja juga tak suka dengan cara Ahok memimpin dan memperlakukan bawahannya. "Dia marahin bawahannya di depan orang banyak. Kenapa tidak dipanggil ke ruangannya dengan baik-baik?" ucap guru sekolah anak jalanan di Yayasan Himpunan Pemerhati Masyarakat Marginal Kota.

Baca juga:
TERKUAK: Penyanyi KDI Pencuri 43 Mobil, Ternyata Playboy
Lulu Tobing Gugat Cerai Trah Cendana, Ini Reaksi Keluarga


Herdanus mengatakan Ahok suka langsung marah jika menemui kesalahan di lapangan. "Kami adalah bagian dari Aliansi Masyarakat Jakarta Utara. Tuntutan kami sama seperti waktu kami berdemo di KPK," kata pria berusia 57 tahun ini.

Pada Selasa, 3 Mei 2016, Aliansi Masyarakat Jakarta Utara berdemo di Balai Kota. Mereka menolak kebijakan Ahok terkait penggusuran dan reklamasi pulau.

Sebelumnya, ribuan nelayan di pesisir Jakarta berunjuk rasa memprotes keputusan Ahok yang mengizinkan proyek reklamasi. Mereka bahkan menggugat ke pengadilan tata usaha negara.

REZKI ALVIONITASARI



Baca juga:
Heboh Kontribusi Reklamasi: Tiga Skenario Nasib Ahok
TERUNGKAP: Artis KDI Ini Ternyata Pencuri 43 Mobil Rental!



Advertising
Advertising

Berita terkait

Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

1 hari lalu

Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

Bulan lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

1 hari lalu

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan konsep tempat parkir bawah tanah Monas ini sempat masuk gagasannya.

Baca Selengkapnya

4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024

5 hari lalu

4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024

Sejumlah nama bakal calon gubernur di Pilkada 2024 sudah mulai bermunculan, termasuk 4 wajah lama ini. Siapa saja mereka?

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

6 hari lalu

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

8 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

10 hari lalu

Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

20 hari lalu

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

22 hari lalu

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman

Baca Selengkapnya

Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

29 hari lalu

Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

Otorita IKN telah bertemu dengan Komnas HAM membahas soal polemik penggusuran rumah warga Sepaku

Baca Selengkapnya

Polemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM

32 hari lalu

Polemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM

OIKN mengadakan pertemuan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penataan kawasan di wilayah Sepaku dekat IKN

Baca Selengkapnya