TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengatakan butuh koalisi besar untuk mengalahkan elektabilitas Basuki Tjahaja Purnama. Hingga kini semua lembaga survei menghasilkan angka elektabilitas Gubernur Jakarta ini sekitar 40 persen, jauh dari pesaing terdekatnya.

Dewan Pengurus Daerah PDIP Jakarta mengundang Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa ke kantornya di Tebet, Jakarta Selatan pada 31 Mei 2016. Partai ini sudah mendapat dukungan dari Partai Amanat Nasional yang menginginkan kursi wakil gubernur. “Ini sinyal baik,” kata pelaksana tugas Ketua DPD PDIP, Bambang Dwi Hartono, Selasa, 31 Mei 2016.

Selama satu jam, kedua jajaran partai itu membicarakan arah koalisi. Pertemuan serupa juga terjadi dengan pengurus DPD Gerindra, Kamis pekan lalu. Pengurus PAN pun akan bertemu dengan mereka pada hari ini. Pertemuan yang sama sudah diatur dengan pengurus Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan. "Jaminan agar calon yang kami ajukan terpilih sekali putaran,” ujar Bambang.

Putusan Mahkamah Konstitusi 2015 mengesahkan calon tunggal dapat bertarung dalam pemilihan kepala daerah. Ahok sejauh ini akan menempuh cara itu.

Walaupun bisa mengusung pasangan calon sendiri tanpa koalisi, PDIP merasa butuh dukungan partai lain untuk melawan Ahok. Selain tak ingin arogan, rupanya ada kecemasan. "Terlalu arogan kalau kami tidak meminta dukungan. Malah bisa kalah," kata Bambang.

Ketua DPW PKB Hasbiallah Ilyas mengatakan hingga saat ini belum ada kesepakatan nama yang akan diusung bila sejumlah partai membentuk koalisi gemuk. Sebab, setiap partai masih menyaring calon gubernur secara internal. "Kalau sudah selesai, kami ajukan ke pengurus pusat. Biarlah mereka yang mempertemukan nama-nama usulan kami," katanya.

Di Dewan Perwakilan Rakyat DKI, PKB hanya memiliki enam kursi. Mereka membutuhkan 16 kursi koalisi untuk mengusung calon. Karena itu, PKB juga mulai mendekati Gerindra dan Partai Persatuan Pembangunan. "Respons semuanya positif," kata Hasbiallah.

Partai Gerindra juga menyambut baik niat PDIP untuk membentuk koalisi besar melawan Ahok. "Membangun Jakarta memang harus lewat dukungan banyak partai," kata Ketua Tim Penjaringan Partai Gerindra, Sjarief. "Tidak bisa cuma calon independen."

Pengurus Gerindra Jakarta menyerahkan tiga nama pilihan calon gubernur kepada Ketua Umum Prabowo Subianto pada 31 Mei 2016. Karena pendaftaran calon gubernur dari partai dijadwalkan pada September 2016, DPD partai berlambang garuda itu berharap koalisi besar bisa memutuskan nama yang diajukan selambat-lambatnya pada Agustus 2016. "Ada waktu tiga bulan untuk kami diskusi," kata Sjafrie.

Bakal calon Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berharap namanya akan diusung koalisi besar ini. Baik menjadi calon gubernur maupun calon wakilnya. "PDIP itu partai wong cilik. Saya berharap bisa menjadi bagian dari platform dan koalisi yang dekat dengan rakyat," kata pengusaha tersebut.

Tim Tempo