Menang di PTUN, Para Nelayan Girang Reklamasi Dibatalkan  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Kamis, 2 Juni 2016 05:30 WIB

Sejumlah nelayan Muara Angke Jakarta Utara berunjuk rasa meminta keadilan atas gugatan izin reklamasi Pulau G di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, 31 Mei 2016. TEMPO/Danang

TEMPO.CO, Jakarta - Para nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara, girang mendengar kabar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memutuskan mencabut izin reklamasi Pulau G, Teluk Jakarta.

"Kalau nanti benar-benar dibatalkan (reklamasi), kami akan syukuran," kata Koordinator Nelayan Blok Empang Gang 6 Muara Angke, Dodo Wiratna, pada Rabu, 1 Juni 2016.

Menurut Dodo, 35 tahun, para nelayan bersyukur atas putusan hakim yang mengabulkan tuntutan nelayan. Dia berharap agar proses pembangunan reklamasi Pulau G dihentikan selamanya. Termasuk reklamasi di pulau lainnya, dari C, D, hingga Pulau F.

Dodo mengatakan para nelayan di Blok Empang setiap saat ikut memantau perkembangan reklamasi. Saat putusan di PTUN Jakarta, mereka juga berjibun memadati pengadilan. "Karena kami tak ingin kehilangan mata pencaharian."

Saat ini pendapatan nelayan terus berkurang setelah adanya reklamasi Teluk Jakarta. Apalagi mereka adalah nelaya pencari kerang hijau. Mata pencaharian mereka sudah diuruk dengan gunungan pasir. Termasuk di kawasan Pulau G, Teluk Jakarta.

Karena itu, warga Muara Angke ngotot tetap meminta pemerintah menghentikan reklamasi. Namun Casiyani, 33 tahun, nelayan kerang hijau di Muara Angke, menganggap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bakal ngotot melanjutkan reklamasi.

"Kami waswas Ahok bakal meneruskan lagi reklamasi," ujarnya. Nelayan gerah dengan sikap Ahok yang ngotot tersebut. Warga Muara Angke bahkan mengancam tidak akan memilih Ahok lagi pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Di Kampung Muara Angke, sedikitnya ada 600 nelayan khusus pencari kerang hijau. Di lokasi itu, kata Dodo, sedikitnya terdapat 2.000 jiwa warga. Pendapatan mereka menurun karena ekosistem kerang hijau di utara Jakarta rusak akibat reklamasi.

AVIT HIDAYAT



Berita terkait

Rini Soemarno Klaim Reklamasi Pelabuhan Benoa Tak Ada Masalah

10 September 2019

Rini Soemarno Klaim Reklamasi Pelabuhan Benoa Tak Ada Masalah

Menteri BUMN Rini Soemarno mengklaim proyek penataan kawasan atau reklamasi Pelabuhan Benoa sudah berjalan sesuai koridor.

Baca Selengkapnya

Alasan Anies Terbitkan IMB Ratusan Bangunan di Pulau Reklamasi

14 Juni 2019

Alasan Anies Terbitkan IMB Ratusan Bangunan di Pulau Reklamasi

Gubernur DKI Anies Baswedan menjelaskan alasannya menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan ratusan bangunan di area Pantai Maju (Pulau D) proyek reklamasi

Baca Selengkapnya

Begini Aktivitas di Ruko Pulau Reklamasi Jakarta

13 Juni 2019

Begini Aktivitas di Ruko Pulau Reklamasi Jakarta

Ruko-ruko di Pulau D atau Pantai Maju di wilayah pulau reklamasi tampak sepi aktivitas.

Baca Selengkapnya

Proyek Jembatan Pulau Reklamasi, Apa Saja Rekomendasi Teknisnya?

27 Februari 2019

Proyek Jembatan Pulau Reklamasi, Apa Saja Rekomendasi Teknisnya?

Kadin Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang Slamet Budi Mulyanto mengatakan telah mengoreksi konstruksi jembatan ke pulau reklamasi.

Baca Selengkapnya

Kajian Tanggul Laut Libatkan Ahli dari Belanda, Korea dan Jepang

11 Desember 2018

Kajian Tanggul Laut Libatkan Ahli dari Belanda, Korea dan Jepang

Staf Khusus Menteri PUPR, Firdaus Ali, mengklaim groundbreaking National Capital Integrated Coastal Development atau tanggul laut mulai tahun 2020.

Baca Selengkapnya

3 Pulau Reklamasi Dikuasai DKI, Anies Baswedan Siapkan Nama Baru

24 November 2018

3 Pulau Reklamasi Dikuasai DKI, Anies Baswedan Siapkan Nama Baru

Anies Baswedan akan mengumumkan nama baru dari tiga pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Tugaskan Jakpro Kelola Reklamasi, Dinilai Prematur

24 November 2018

Anies Baswedan Tugaskan Jakpro Kelola Reklamasi, Dinilai Prematur

Gubernur Anies Baswedan menugaskan Jakarta Propertindo mengelola tiga pulau meski belum ada Perda Reklamasi Teluk Jakarta.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Ingatkan Anies Dua Poin Raperda Reklamasi, Soal Apa?

3 Oktober 2018

DPRD DKI Ingatkan Anies Dua Poin Raperda Reklamasi, Soal Apa?

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan ada 2 poin perlu diperhatikan Pemprov DKI Jakarta soal revisi raperda reklamasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Minta Revisi Raperda Reklamasi Rampung Tahun Ini

2 Oktober 2018

DPRD DKI Minta Revisi Raperda Reklamasi Rampung Tahun Ini

Ada dua raperda yaitu zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil (RZWP3K, serta raperda kawasan pantura.

Baca Selengkapnya

Nasib 4 Pulau Reklamasi, Marco: Tunggu Kajian Dampak Lingkungan

29 September 2018

Nasib 4 Pulau Reklamasi, Marco: Tunggu Kajian Dampak Lingkungan

Ketua TGUPP jelaskan hasil kajian akan berikan kisi-kisi ilmiah tentang masa depan pulau-pulau reklamasi yang terlanjur ada.

Baca Selengkapnya