Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dan Direktur Utama Bank DKI Kresno Sediarsi meluncurkan sekaligus menyerahkan kartu Jakarta One kepada dua orang perwakilan penghuni rusun di Senayan, Kamis, 2 Juli 2016. TEMPO/Larissa
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan dengan semakin besar cakupan penggunaan kartu multi fungsi Jakarta One, maka akan semakin memperkecil peluang korupsi bagi pejabat negara. Dengan adanya Jakarta One, warga Jakarta tidak bisa menarik uang tunai satu sen pun tanpa pengawasan.
Ia yakin tingkat korupsi akan semakin kecil karena seluruh transaksi digunakan menggunakan sistem non-tunai. Terlebih jika data pemilik rekening di bank dapat dibuka bagi pejabat publik.
"Pasti mereka akan mikir, kecuali dia emang agak nekat," kata Ahok dalam peluncuran meluncurkan kartu Jakarta One di Golf Driving Range, Senayan Jakarta, Kamis, 2 Juni 2016.
Penggunaan Jakarta One diyakini Ahok menjadi salah satu pijakan untuk membangun Jakarta menjadi 'smart city'. Kartu ini menawarkan sistem pembayaran lebih nyaman dan mudah. Selain itu, Jakarta One dapat mendukung Jakarta untuk menyediakan data yang lebih transparan.
Jakarta One nantinya akan digunakan untuk membayar sewa rumah susun, biaya parkir, electronic pricing road, masuk tempat wisata, dan sarana transportasi seperti Transjakarta, mass rapid transit (MRT), light rail train (LRT).
Ahok yakin pemasukan Provinsi DKI Jakarta akan semakin meningkat karena memperkecil tingkat kebocoran. Hal tersebut juga berlaku bagi warga yang ingin memberikan bantuan.
"Sama juga kayak bantuan. Kalau ada orang baik hati yang berkeinginan untuk memberikan bantuan, langsung saja transfer. Daripada titip-menitip tapi enggak jelas juga dan tidak terukur," kata dia.
Kemudian, Jakarta One dinilai Ahok juga mendorong pemungutan pajak dari warga Jakarta. Setiap aktivitas bisa terekam, termasuk kewajiban pemilik kartu. Tentu saja hal itu bisa mendongkrak pendapatan daerah.
Keterbukaan data yang dapat diakses oleh semua orang juga akan memudahkan pengembang start up untuk membuat aplikasi yang bisa mempermudah kehidupan masyarakat. "Sehingga anak muda ini bisa dengan gampang menciptakan aplikasi untuk mendukung kita," kata Ahok.
Selain itu, pemerintah daerah juga bisa dengan mudah dan aman memberikan pinjaman bagi pedagang kaki lima (PKL). Setidaknya, 160 ribu PKL di Jakarta yang menyetorkan uangnya melalui Bank DKI akan terekam aktivitas ekonominya untuk mengawasi pinjaman kepada mereka. "Kalau yang layak ada 100 ribu PKL saja, kalau Rp 10 juta per orang, itu sudah Rp 1 triliun. Sudah cukup lumayan untuk menyalurkan kredit," tutur Ahok.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Bank Indonesia menggandeng Bank DKI meluncurkan kartu multifungsi bertajuk 'Jakarta One'. Kartu ini merupakan kartu identitas elektronik yang bisa digunakan bagi masyarakat Jakarta untuk mengakses berbagai program dan sarana publik dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
