TEMPO.CO, Jakarta - Bekas relawan Teman Ahok buka suara soal dugaan manipulasi pengumpulan salinan KTP yang dilakukan organisasi pendukung Basuki Tjahaja Purnama-Heru Budi Hartono di jalur independen itu.

Salah seorang bekas relawan Teman Ahok, Paulus Romindo, mengatakan apa yang dilakukan relawan Teman Ahok dalam mengumpulkan salinan KTP untuk mendukung Ahok diduga banyak yang dimanipulasi.

BACA: Kasus Teman Ahok, Bos KPK: Surat Penyelidikan Diteken Besok

"Kami menyatakan bahwa yang dikumpulkan oleh relawan Teman Ahok tidak semuanya benar. Saya meminta maaf kepada warga DKI Jakarta," kata Paulus dalam konferensi pers di Kafe Nyonya Dua, Cikini, Jakarta, Rabu, 22 Juni 2016.

Dari penelusuran Tempo, Paulus masih tertera dalam situs Temanahok.com sebagai contact person di Posko Kelurahan Kamal. Ia mengungkapkan kebanyakan relawan Teman Ahok membarter setiap KTP yang sudah dihimpun.

Salinan KTP itu dikumpulkan para penanggung jawab di setiap kelurahan sebelum diserahkan ke pengurus pusat di Pejaten, Jakarta Selatan, baik secara langsung maupun melalui koordinator pos kelurahan.

BACA: Tunggu KPK, PPATK Siap Telusuri Aliran Duit Rp 30 M ke Teman Ahok

"Ini dilakukan demi mengejar target pengumpulan KTP per pekan sebanyak 140 lembar," ujar Paulus.

Berdasarkan pantauan Tempo, bekas Teman Ahok yang memberikan keterangan pers berjumlah lima orang. Kelima orang itu adalah Paulus Romindo, penanggung jawab Kelurahan Kamal, Jakarta Barat.

Selain itu, tampak Richard Sukarno, penanggung jawab Kelurahan Kebon Kelapa Dua, Jakarta Barat; Khusnul Nurul, penanggung Kelurahan Jati Baru, Jakarta Pusat; Dodi Hendaryadi, penanggung jawab Pinang Ranti, Jakarta Timur; dan Dela Novianti.

BACA: Dapat Sejuta KTP, Heru Budi: Selamat Saja Buat Pak Ahok

Hingga berita ini diturunkan, Tempo masih berusaha meminta konfirmasi dari pengurus Teman Ahok ihwal dugaan manipulasi salinan KTP itu. Dalam akun Twitter-nya, pengurus Teman Ahok akan menggelar konferensi pers soal kasus ini.

ABDUL AZIS

BACA JUGA
BPK Minta Kerugian Sumber Waras, Ahok: DKI Bisa Digugat
ICW: DKI Tak Perlu Kembalikan Kerugian Terkait Sumber Waras