TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemda DKI akan melarang Pemerintah Kota Bekasi membuang sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang, jika hasil perjanjian antara kedua belah pihak soal TPA sampah tidak diperpanjang. Lahan itu kan milik kami, kata Gubernur DKI Sutiyoso di Balaikota DKI, Senin (13/1). Seperti diberitakan sebelumnya, perjanjian penggunaan TPA Bantar Gebang, Bekasi di lahan milik Pemda DKI itu akan berakhir Desember 2003. Di masa depan, Pemda DKI memang berencana meninggalkan lokasi tersebut dan mencari alternatif lain. Kami kan mempunyai target mengalihkan sistem sanitary landfill itu ke teknologi pengolahan sampah. Nah, kami sudah membuat perjanjian dengan empat atau lima perusahaan, tapi itu memang belum menghabiskan semua sampah di DKI. Sisanya akan kami tawarkan ke peminat lain, ujarnya. Mengenai perjanjian kerjasama dengan beberapa perusahaan asing yang diundur, Sutiyoso mengatakan bahwa masalah finansial yang terkadang menjadi hambatan bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Ya paling tidak kalau akhir tahun ini tidak bisa semua sampah diolah, tinggal sisa sedikit saja, ujar Sutiyoso dengan yakin. Sejak tahun 2002 yang lalu, Pemda DKI berencana untuk bekerja sama dengan investor dari Cina dan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Rencananya, sampah yang akan ditampung di Marunda, Jakarta Utara akan diolah menjadi energi (waste energy). Kepala Dinas Kebersihan DKI, Selamat Limbong, mengatakan, pihaknya hanya berkewajiban memasok sampah sebanyak 1.500 ton per hari ke lokasi tersebut. Sementara itu di Duri Kosambi, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, juga akan dibangun tempat pengolahan sampah menjadi pupuk cair dan padat. Seperti di Marunda, Dinas Kebersihan juga berkewajiban menyetor 1.500 ton sampah perhari. Investor perusahaan pengolahan sampah ini berasal dari Australia dan swasta Indonesia. Selain itu, di Bojong Gede, Bogor, Jawa Barat, juga akan dibangun pengolahan sampah padat. Sampah yang disetor akan dipadatkan dengan lapisan high density poly ethylene (HDPE). Sampah yang dipadatkan itu bisa digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya menguruk tanah. Investor dari Jerman dan perusahaan swasta nasional akan dilibatkan dalam pengelolaan sampah ini. Namun, karena alasan keamanan akibat ledakan bom Bali akhir tahun lalu, dua perusahaan pengolah sampah lainnya, seperti PT Putra Bakti Mahkota, dan PT. Inferindo Global, menunda kerjasamanya dengan Pemda DKI hingga Maret nanti. Putra Bhakti yang sebagian sahamnya dimiliki PMA dari Amerika ini akan mengolah sampah di Marunda menjadi bahan kimia, etil alkohol. Sementara itu, Inferindo yang sahamnya dimiliki PMA dari Kanada ini akan membangun pengolahan sampah menjadi kompos, pupuk cair dan pupuk padat (sistem bio vertilyzer). (Dimas Adityo-Tempo News Room)