TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah analisis memprediksikan peluang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama maju sebagai calon kepala daerah DKI Jakarta dari partai politik lebih besar ketimbang lewat jalur independen. "Karena sekarang jalur perseorangan lebih ‘becek’," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari saat diskusi di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu, 25 Juni 2016.

Dia berujar, proses verifikasi melalui jalur perseorangan saat ini lebih sulit daripada sebelumnya. Ada banyak tahapan yang harus dilalui relawan Teman Ahok agar Gubernur Basuki dapat kembali maju sebagai calon kepala daerah, termasuk dengan menandatangani sejuta KTP dukungan, apalagi belakangan isu manipulasi pengumpulan dukungan KTP kian santer berembus dari mantan relawan Teman Ahok.

Menurut dia, hal ini adalah sinyal bahwa pengumpulan dukungan KTP tidak sepenuhnya bersih, karena dimungkinkan ada dukungan ganda, manipulasi, dan lain sebagainya. "Kalau saya jadi Ahok, jauh lebih aman maju dari partai politik," ucapnya.

Qodari menuturkan ini adalah persoalan kepastian yang sedang dihadapi Ahok, apalagi saat ini Ahok telah mendapatkan dukungan dari tiga partai. Selain itu, upaya Ahok maju melalui jalur independen disiram berbagai isu, termasuk kabar yang mensinyalir Teman Ahok menerima aliran dana dari pengembang reklamasi Teluk Jakarta. Kabar ini pertama kali disuarakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Junimart Girsang.

Dia juga menuturkan, terkait dengan keinginan Ahok untuk berpasangan lagi dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, peluang itu bisa terjadi jika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusungnya. Saat ini baru Golkar yang telah memberi kepastian restu dengan mengeluarkan surat rekomendasi.

PDIP sejauh ini belum memberi kepastian, apakah akan kembali memasangkan Djarot dengan Ahok atau mengusung pasangan sendiri. Partai lain, Partai Gerakan Indonesia Raya, juga tak kunjung menentukan calon yang akan diusung. Ada dugaan bahwa Gerindra akan membentuk koalisi.

AVIT HIDAYAT