TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjamin tidak akan menggelar operasi yustisi pasca-libur Lebaran kali ini. Operasi Yustisi adalah operasi penjaringan pendatang baru yang tidak memiliki kartu tanda penduduk Jakarta, yang biasa dilakukan seusai Lebaran.

"Enggak usah operasi yustisi-yustisian, lah. Yang penting, kalau dia enggak punya duit, suruh pulang kampung saja. Orang mau datang kenapa enggak boleh?" tutur Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI, Senin, 11 Juli 2016.

Biasanya, operasi ini dilakukan untuk menekan jumlah penduduk yang berurbanisasi ke Jakarta. Ahok tidak menggelar operasi tersebut lantaran tidak mempermasalahkan pendatang.

"Pendatang tidak masalah, namanya juga Ibu Kota. Tapi, yang penting, kalau tinggal di bangunan liar, kami akan bongkar dan usir," ujar Ahok.

Ahok menegaskan, Pemprov DKI tidak akan memungut uang jaminan bagi pendatang. Uang tersebut akan digunakan untuk memulangkan pendatang yang dianggap membebani Jakarta. Menurut Ahok, cara tersebut pernah diterapkan, tapi tidak berjalan dengan baik.

Prinsipnya, menurut Ahok, pendatang yang tidak memiliki penghasilan dan keterampilan, tapi masih tinggal di rumah sewa yang murah atau bersama kerabat, dibiarkan saja. Hal serupa juga berlaku bagi warga yang bekerja sebagai asisten rumah tangga. Sebab, ada yang memperkerjakan mereka.

"Malah kami pernah pesan (kepada pemudik), 'kan kalau pulang ada yang mau kerja (jadi ART) bawa ya," ucap Ahok.

LARISSA HUDA