TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Kesehatan DKI Jakarta membantah jika pihaknya dikatakan telah kecolongan dalam mengawasi peredaran vaksin palsu yang terjadi di Jakarta. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto mengatakan ada 2.000 lebih tempat pelayanan kesehatan, termasuk rumah sakit, yang perlu diawasi.

"Bukan masalah kecolongan. Kalau karyawan Dinas Kesehatan disuruh mengawasi itu secara keseluruhan, tentu enggak bisa. Nanti kapan kita melayani masyarakat?" katanya di kantor Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Jumat, 22 Juli 2016.

Kendati demikian, pihaknya kini mulai memperketat pengawasan vaksin di berbagai fasilitas kesehatan agar tidak ada lagi peredaran vaksin palsu. "Supaya kita meyakinkan betul bahwa vaksin-vaksin yang ada di situ pengadaannya betul, dari distributor resmi," ujarnya.

Bukan hanya itu, dia juga berharap adanya peran aktif dari masyarakat terkait dengan pengawasan vaksin tersebut. Ia mencontohkan, jika ada masyarakat yang ragu akan vaksin yang diberikan pelayan kesehatan atau misalnya menggunakan cara yang tidak benar dalam pemberian vaksinnya, masyarakat bisa melapor kepada yang berwajib. "Selama ini diawasi suku dinas kesehatan, tapi kami butuh kerja sama dengan masyarakat," katanya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek mengumumkan adanya 14 rumah sakit pengguna vaksin palsu. Vaksin palsu tersebut diedarkan di rumah sakit yang mayoritas tersebar di Bekasi serta wilayah Jakarta Timur.

ABDUL AZIS