TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono meluruskan paparan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo soal anggaran DKI yang disimpan di bank umum sebesar Rp 13,9 triliun. Menurut Heru, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang punya anggaran sejumlah itu. Namun, ia berujar, uang tersebut bukan anggaran yang tidak terpakai.

"DKI memang punya anggaran Rp 13,9 triliun, tapi bukan uang tersimpan lho. Itu anggaran yang memang disimpan di Bank, bukan tersimpan Rp 13,9 triliun tapi tidak dipakai," kata Heru saat dijumpai di ruang kerjanya, Balai Kota DKI, Kamis, 4 Agustus 2016.

Menurut Heru, dana tersimpan yang disebutkan Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) merupakan saldo kas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemprov DKI Jakarta, Juni lalu. Angka tersebut dinilai wajar. Sebab, sudah sesuai dengan kebutuhan modal dan belanja pegawai tiap bulannya.

Heru mengestimasikan kebutuhan belanja modal dan pegawai per bulan Rp 5-5,5 triliun. Anggaran tersebut belum termasuk biaya telepon, air, listrik, dan Internet Pemprov DKI Jakarta yang jumlahnya Rp 2,7 triliun tiap bulan. Kalau diestimasi, jika dihitung dari belanja modal Rp 5 triliun yang disiapkan untuk 3 bulan ke depan, jumlah tersebut dinilai wajar.

"Berarti,kami prediksi, ke depan harus ada uang untuk membiayai 2 bulan ke depan, dong. Ya, kan wajar lima dikali tiga sama dengan 15," kata Heru.

Dalam saldo anggaran, kata Heru, sebetulnya ada tiga grafik, yakni grafik maksimal, aman (safety), dan minimum. Jika saldo APBD berada pada grafik minimum, stabilitas keuangan Pemprov DKI Jakarta terancam berada di kondisi yang berbahaya. Jumlah saldo tersebut, menurut Heru, sudah berada dalam grafik aman atau safety. "Kalau sampai ada di garis minimum, justru itu bahaya. (Kita) Enggak punya duit," ucap Heru.

Sampai hari ini, Heru menyebut, saldo APBD DKI Jakarta sudah berkurang jadi Rp 11,1 triliun. Angka tersebut masih terus berkurang karena realisasi belanja daerah hingga beberapa bulan ke depan. Dengan begitu, Pemprov DKI Jakarta seharusnya menyimpan uang aman, setidaknya Rp 10 triliun.

"Kalau safety saldo hanya Rp 2 triliun, apa besok enggak dimaki-maki sama 72 ribu karyawan karena enggak bisa ngegaji? Iya dong, kan harus safety," ucap Heru.

Jokowi sempat menyindir Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama karena DKI Jakarta menempati urutan teratas sebagai sepuluh provinsi yang menyimpan dana di bank umum. Jokowi menyebut DKI Jakarta memiliki simpanan terbesar, yakni Rp 13,9 triliun. Namun Heru mengklarifikasi tudingan itu. "Kalau DKI hari ini cuma punya saldo Rp 5 triliun, saya enggak bisa tidur," kata Heru.

LARISSA HUDA