TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengklaim rakyat Jakarta belum bebas dari kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan kekumuhan, meski Indonesia sudah berusia 71 tahun. Karena itu, pemerintah harus benar-benar menjamin pemerataan pembangunan dengan lebih banyak menyediakan rumah susun dan revitalisasi kawasan kumuh.

“Itu bentuk penjajahan baru. Ke depan harus betul-betul total mengisi kemerdekaan dengan pola pembangunan yang berkelanjutan, dari pembenahan sistem transportasi, perumahan, sungai, hingga pertamanan. Ini kesempatan bagi kita,” kata Djarot di Monumen Proklamator, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2016.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menunjukkan jumlah penduduk miskin di Jakarta mencapai 384.300 orang pada Maret 2016. Angka ini meningkat 0,14 persen dibanding jumlah penduduk miskin pada September 2015, yang mencapai 368.670 orang.

Hingga saat ini, kata Djarot, pemerintah DKI Jakarta tetap mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya itu dilakukan dengan memberikan jaminan sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Meski begitu, peran masyarakat untuk mendorong kesejahteraan masing-masing juga diperlukan. Djarot berharap orang daerah yang mencari nafkah di Jakarta tidak memaksakan diri bermukim di Ibu Kota. Ia mendorong agar lapangan pekerjaan tersedia di setiap daerah.

“Jangan bikin mereka manja. Mereka juga harus mandiri. Kami (pemerintah) akan jamin betul jaminan sosial mereka, misalnya pendidikan, kesehatan, sampai transportasi. Maka dari itu, kita (sama-sama) bekerja,” tuturnya.

LANI DIANA | YY