Menko Maritim dan Sumber Daya selaku Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan bergegas usai melakukan rapat koordinasi di Kementerian ESDM, Jakarta, 16 Agustus 2016. ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Jakarta - Para aktivis lingkungan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta memprotes kebijakan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang melanjutkan proyek reklamasi di Teluk Jakarta tanpa melibatkan aktivis lingkungan dan nelayan dalam pembahasannya.
"Kami tidak pernah dilibatkan oleh Luhut," kata Direktur Eksekutif Walhi Jakarta Puput T.D. Putra kepada Tempo pada Sabtu, 10 September 2016.
Menurut Putra, pihaknya sudah tidak pernah diajak diskusi terkait dengan reklamasi semenjak Luhut mengambil alih kepemimpinan Kementerian Koordinator Kemaritiman. Menurut dia, kebijakan Luhut terkait dengan reklamasi tak transparan.
Dia juga menilai kebijakan reklamasi hanya berlandaskan pada kepentingan politik. Padahal seharusnya reklamasi dilihat dari berbagai sudut pandang, khususnya terkait dengan sosial dan dampak lingkungan. Puncaknya, Menteri Luhut memutuskan melanjutkan proyek pembangunan reklamasi di seluruh Teluk Jakarta, termasuk Pulau G. Kebijakan itu dinilai hanya menguntungkan beberapa pihak. Putra mengatakan reklamasi juga hanya akan merugikan nelayan.
Aktivis dan pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum DKI Jakarta, Tigor Hutapea, juga mengaku tak pernah dilibatkan oleh Luhut saat mengambil keputusan melanjutkan reklamasi. Padahal, menurut dia, reklamasi sangat merugikan nelayan. "Kami sama sekali tak pernah dilibatkan dalam keputusan ini," ucapnya.
Pernyataan tersebut membantah keterangan Luhut yang mengaku telah mengundang berbagai elemen masyarakat sebelum menghentikan moratorium reklamasi. Sebelum dia, mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli memberlakukan moratorium reklamasi karena berbagai pelanggaran yang dilakukan pengembang.
Dia kemudian membentuk tim Komite Bersama Reklamasi untuk mengevaluasi kebijakan reklamasi. Rizal waktu itu juga sempat berseteru dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama karena menghentikan pembangunan Pulau G. Basuki merasa reklamasi harus dilakukan untuk kepentingan rakyat Jakarta.
