Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan membuka acara Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 di Jakarta, 18 April 2016. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah mengumumkan bukti-bukti pelanggaran HAM berat peristiwa itu pada 2012. Kajian akademik pun telah dilakukan berbagai kalangan. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan nelayan di Teluk Jakarta tak akan berkurang pendapatannya jika reklamasi dilanjutkan. Karena pemerintah akan menyediakan kompensasi bagi para nelayan di Teluk Jakarta.
"Siapa bilang berkurang? Dia (nelayan) akan dapat perahu. Bahkan sudah ada yang dapat," kata Luhut saat ditemui di kantor Kemenko Kemaritiman, Jalan M.H Thamrin, Kamis, 15 September 2016.
Luhut melanjutkan para nelayan juga akan dibuatkan tempat untuk menangkap ikan yang lebih baik. Dia beranggapan tempat nelayan mengambil ikan sekarang sudah tak bisa diandalkan. "Tak bisa lagi digunakan, sudah jorok," ujarnya.
Pernyataan Luhut merespons kerisauan kalangan nelayan di antaranya yang disuarakan oleh Forum Kerukunan Nelayan Muara Angke pada beberapa waktu lalu. Reklamasi Teluk Jakarta dengan pengurukan pasir dan tanah di laut disebut-sebut membuat nelayan tradisional menderita dan merusak lingkungan.
Namun Luhut bersikukuh bahwa kesejahteraan nelayan tetap akan jadi prioritas pemerintah. Kesejahteraan nelayan itu pula yang merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo. Selain itu akan ada kompensasi lain bagi para nelayan di teluk Jakarta.
Kompensasi lain itu, menurut Luhut, adalah rumah susun bagi nelayan. Langkah itu sudah ditempuh oleh pihak pemerintah provinsi DKI Jakarta. "Sekarang hidupnya tidak layak, dapat rumah lebih bagus. Yang ribut itu orang yang enggak ngerti masalah," ucap dia.
