Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, berpidato saat Halal Bihalal di Markas Teman Ahok, Pejaten, Jakarta, 27 Juli 2016. Ahok mengaku hal tersebut sudah ia lihat setelah melihat dukungan dari tiga partai politik yang datang, yakni Partai NasDem, Hanura, dan Golkar. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menilai penertiban permukiman ataupun reklamasi yang dilakukan selama ia menjabat gubernur tidaklah bertentangan dengan Dasa Prasetya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. "Oh enggak, dong,” ujarnya di Balai Kota Jakarta, Kamis, 22 September 2016.
Ahok justru menyebutkan penertiban permukiman yang dilakukannya malah memperbaiki hidup masyarakat. “Sekarang kalau ngelanggar HAM itu kalo saya pindahkan Anda dari rumah ke kandang ayam,” tuturnya. “Kalau dari kandang ayam saya pindahin ke rumah, itu namanya hamburger.”
Bukan hanya itu, Ahok mengatakan reklamasi di Pulau G juga tidak bertentangan dengan isi Dasa Prasetya PDIP yang menghendaki pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam. "Reklamasi salahgimana? Kamu kira Ancol sama Kawasan Berikat Nusantara, termasuk Pulau N, itu termasuk reklamasi apa bukan?” ucapnya.
Ahok menambahkan, reklamasi juga sudah sering kali dilakukan. “Sekarang sungai-sungai yang di Ciliwung, Krukut, semua lebarnya dari 20 jadi 5 meter, reklamasi atau bukan? Kok lu diem-diem aja," tuturnya.
Sebagaimana diketahui, PDIP secara resmi telah mengusung pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok-Djarot Saiful Hidayat, Selasa, 20 September 2016, malam. Dalam deklarasi tersebut, Ahok dan Djarot menandatangani Dasa Prasetya PDIP. Ada dua poin dari Dasa Prasetya PDIP yang mengharuskan calon yang diusung melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam serta menerapkan aturan tata ruang secara konsisten serta menegakkan hukum dengan menjunjung tinggi asas keadilan dan hak asasi manusia.
