Nusron Wahid, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Istimewa
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nusron Wahid tak mempersoalkan permintaan dia mundur sebagai Ketua Tim Kampanye Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Nusron, yang juga Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia 1 Partai Golongan Karya, juga tak mempersoalkan siapa yang memimpin tim kampanye.
"Yang penting Ahok-Djarot menang dan menjadi Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017-2022," kata Nusron melalui percakapan di WhatsApp, Senin, 26 September 2016.
Menurut Nusron, pemilihannya sebagai ketua tim sukses dilakukan sebelum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bergabung dengan tiga partai lain, yaitu Partai Golkar, Partai NasDem, dan Partai Hati Nurani Rakyat. "Saya bersedia ditunjuk dengan catatan mendapatkan izin dari Presiden Jokowi untuk cuti atau mundur dari BNP2TKI kalau nanti sudah resmi diumumkan KPU," ucapnya.
Dengan bergabungnya PDIP, ujar Nusron, pasangan Ahok-Djarot tentu akan membahas struktur dan komposisi tim kampanye. Nusron memastikan, sebagai Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Wilayah Jawa-Sumatera, dia akan tetap terlibat proses pemenangan dalam pilkada DKI.
"Ini tugas dan tanggung jawab kepartaian. Saya juga wajib mengendalikan pemenangan di 52 daerah lain di Jawa dan Sumatera," tuturnya.
Dorongan agar Nusron Wahid mundur disampaikan anggota Dewan Pakar DPP Partai Golkar, Lamhot Sinaga. Lamhot meminta Ahok-Djarot mengganti Nusron. Dia berujar, seorang pejabat publik tidak dibenarkan terlibat dalam pemenangan salah satu pasangan calon, apalagi menjadi ketua tim sukses. Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon juga meminta Nusron mundur karena berpotensi menyalahgunakan kewenangannya untuk memuluskan jalan Ahok dalam pilkada DKI Jakarta 2017.
