Pemda DKI: Rusun untuk Relokasi Warga Bukit Duri Cakep  

Reporter

Rabu, 28 September 2016 22:41 WIB

Suasana penggusuran dua RT di Kampung Bukit Duri oleh Pemerintah DKI Jakarta, 28 September 2016. Tempo/Avit Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Arifin mengatakan pihaknya telah menyiapkan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi warga Bukit Duri, Jakarta Selatan, yang terkena dampak relokasi untuk normalisasi Sungai Ciliwung. "Sudah siap semua kok rusun buat warga Bukit Duri," kata Arifin, Rabu, 28 September 2016.

Arifin menuturkan warga Bukit Duri sudah disediakan setidaknya 400 unit di Rusun Rawa Bebek, Jakarta Timur. Hingga saat ini, rusun yang ditempati baru 271 unit. Artinya, masih ada lebih dari seratus unit rumah susun yang kosong. "Stok masih banyak, orang sudah disiapkan 400 unit, kok," kata Arifin.

Menurut Arifin, seharusnya tidak ada alasan bagi warga Bukit Duri untuk menolak rusunawa yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pasalnya, kata dia, fasilitas di rusunawa tersebut relatif baik.

Arifin menyebutkan di setiap unit rusun disediakan furnitur seperti televisi. "Rusunnya bagus banget, TV-nya besar, 36 inci. Ditambah ada dua kamar lagi. Cakep banget."

Arifin juga menjamin kualitas air bersih dan listrik yang baik. Selain itu, setiap unit tersedia dua kamar tidur dan satu dapur. Semua fasilitas itu diterima oleh warga Bukit Duri secara cuma-cuma selama tiga hingga enam bulan ke depan. Setelah itu, penghuni rusun akan dikenakan biaya iuran pemeliharaan lingkungan (IPL) sebesar Rp 300 ribu per bulan.

"Mau tinggal di mana lagi selain di rusun yang sebegitu bersihnya, bagus banget. Sekarang mana ada sih biaya kontrak segitu (murah)," kata Arifin.

Permukiman warga di RT 05 RW 12, Kelurahan Bukit Duri, mulai dibongkar, Rabu pagi, 28 September 2016. Surat peringatan ketiga telah mereka dapatkan pada pekan lalu. Padahal gugatan warga Bukit Duri masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pembongkaran tidak dapat ditunda karena pemerintah provinsi khawatir akan terjadi insiden yang lebih buruk jika dibiarkan.

LARISSA HUDA

Baca juga:

Pilkada DKI: Awas, Tiga Jebakan Ini Bisa Kini Ahok Kalah
Dimas Kanjeng dan Peti Ajaib Pengganda Uang, Isinya...

Berita terkait

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

20 hari lalu

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

22 hari lalu

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman

Baca Selengkapnya

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

23 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

29 hari lalu

Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

Otorita IKN telah bertemu dengan Komnas HAM membahas soal polemik penggusuran rumah warga Sepaku

Baca Selengkapnya

Polemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM

31 hari lalu

Polemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM

OIKN mengadakan pertemuan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penataan kawasan di wilayah Sepaku dekat IKN

Baca Selengkapnya

Ramai Kabar Penggusuran, Otorita IKN Datangi Warga Desa Bukit Raya Sepaku

40 hari lalu

Ramai Kabar Penggusuran, Otorita IKN Datangi Warga Desa Bukit Raya Sepaku

Otorita IKN mendatangi warga Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Otorita IKN menyebut kedatangannya sebagai ajang silaturahmi antara pemerintah dan warga di bulan Ramadan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

42 hari lalu

Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

Dalam waktu dekat Presiden Jokowi bakal meresmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, Palu, setelah direkonstrasi usai terdampak Gempa Palu pada 2018.

Baca Selengkapnya

Disebut Kirim Surat Peringatan Agar Warga di IKN Berhenti Garap Lahan, Ini Penjelasan Badan Bank Tanah

44 hari lalu

Disebut Kirim Surat Peringatan Agar Warga di IKN Berhenti Garap Lahan, Ini Penjelasan Badan Bank Tanah

Syafran membantah Badan Bank Tanah berupaya menggusur warga Penajam Paser Utara demi kepentingan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Penjelasan NGO dan OIKN Atas Sengkarut 'Penggusuran' Warga, Bos Lion Group Angkat Bicara

44 hari lalu

Terkini Bisnis: Penjelasan NGO dan OIKN Atas Sengkarut 'Penggusuran' Warga, Bos Lion Group Angkat Bicara

Berita terkini ekonomi bisnis hingga Kamis sore ini antara lain 'penggusuran' warga RT 05 Pemaluan, Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Baca Selengkapnya

Nasib Warga di IKN, Kena Praktik ala Kolonial hingga Terancam Digusur

44 hari lalu

Nasib Warga di IKN, Kena Praktik ala Kolonial hingga Terancam Digusur

KPA menyoroti surat Badan Bank Tanah kepada warga yang bermukim di Ibu Kota Nusantara atau IKN

Baca Selengkapnya