ACTA Laporkan Ahok ke Bawaslu  

Reporter

Editor

Erwin prima

Jumat, 7 Oktober 2016 22:46 WIB

Muhammad Linggar Afriyadi (kiri) mewakili Advokasi Rakyat dan advokat Muhammad Burhanuddin memperlihatkan bukti laporan polisi di Badan Reserse Kriminal Polri, Gambir, Jakarta Pusat, 7 Oktober 2016. Mereka melaporkan Gubernur DKI Jakarta Purnama alias Ahok atas dugaan tindak pidana penodaan agama melalui media sosial. Tempo/Rezki A.

TEMPO.CO, Jakarta - Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) menduga Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah menghina Islam dan berkampanye di luar jadwal. Karena itu, ACTA melaporkan Ahok ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Jumat, 7 Oktober 2016.

“Ini kami dapatkan dari link YouTube yang sudah beredar di publik. Jadi, kami hari ini hadir di Bawaslu untuk melaporkan hal tersebut,” kata Ketua ACTA Krist Ibnu seusai melaporkan Ahok di kantor Bawaslu, Jakarta Utara.

Ahok, lanjut Krist, diduga menghina agama Islam. Hal itu tampak dalam video Ahok yang sedang berpidato di Kepulauan Seribu dan diunggah di YouTube. Misalnya, pada menit ke-24 awal, Ahok mengatakan, "Kan bisa aja dalam hati kecil Bapak/Ibu gak bisa pilih saya, ya kan dibohongin pake surat Al Maidah macam-macam."

“Kami sebagai bagian dari pada umat Islam tergerak untuk melaporkan, karena selama ini bergerak dalam bidang Advokat Cinta Tanah Air yang selalu melakukan perlawanan terhadap Pak Ahok, baik di MK dan di Polri kita juga sudah melaporkan ke Bareskrim semalam,” ujar Krist.

Tak hanya itu, ACTA menemukan beberapa kalimat Ahok yang diduga mengarah melakukan kampanye di luar jadwal. Ada pun tiga janji yang diucapkannya ihwal subsidi tiket kapal, membangun storage, dan meningkatkan mutu beras raskin. Karena itu, menurut Krist, Ahok telah melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Sebelumnya, video pidato Ahok beredar pada Kamis, 6 Oktober 2016. Pukul 14.50 WIB, Ahok dilaporkan salah satu anggota ACTA, Habib Novel Chaidir Hasan, sehari setelah video itu beredar.

LANI DIANA | EZ

Berita terkait

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

5 jam lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

9 jam lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

1 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

1 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

2 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

2 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

3 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

4 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

5 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

5 hari lalu

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

Menurut putusan MK, kontroversi Mayor Teddy dan netralitas TNI saat hadir di debat capres sudah diselesaikan Bawaslu dan tidak melanggar UU Pemilu.

Baca Selengkapnya