TEMPO.CO, Jakarta - Calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjalin kontrak politik dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz. Kontrak politik itu diteken 17 Oktober 2016 menyusul peristiwa dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok saat berada di Pulau Seribu.

Baca: Ahok Dilaporkan Menista, Polisi Konsultasi dengan Tiga Ahli

Juru Bicara Tim Pemenangan Ahok-Djarot, Bestari Barus, mengatakan dukungan dari kubu Djan Faridz bisa menjembatani hubungan antara Ahok dengan pemilih muslim. "Mudah-mudahan bisa begitu. Ini bisa menambah warna dan aroma baru bagi masyarakat," kata Bestari kepada Tempo, Selasa, 18 Oktober 2016.

Bestari menilai, Djan Faridz adalah tokoh yang cukup dikenal oleh pemilih muslim. Menurut dia, Djan suka menggelar pengajian yang diikuti oleh ribuan jamaah baik dari kalangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadyah. Komunikasi Djan dengan sejumlah ulama juga dianggap baik. "Jadi bisalah ngelink ke kelompok ulama juga melalui beliau ( Djan Faridz)," kata bestari.

Selain itu, kata Bestari, Djan juga bisa merangkul organisasi masa Badan Musyawarah (Bamus) Betawi. Pada 2013, Djan didapuk sebagai ketua umum Bamus Betawi.

Calon Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat mengakui dukungan kubu Djan bisa menambah kekuatan terutama pemilih muslim. "Jaringannya lumayan. Dikumpulin dikit-dikit lama-lama jadi bukit," kata Djarot.

Kontrak Politik
<!--more-->

Ketua Umum PPP kubu Djan Faridz telah mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Ahok-Djarot. Dukungan bersyarat itu meminta Ahok mengeluarkan kebijakan pro Islam bila terpilih kembali menjadi gubernur.

Isi kontrak politik itu di antaranya membangun masjid raya, memaksimalkan fungsi Islamic Centre, memberikan kesempatan kepada pondok pesantren swasta untuk melakukan kerja sama pengelolaan dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta, meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan imam, muadzin, ustadz dan ustadzah, hingga memberikan dana operasional untuk pondok pesantren.

Baca: Ini Isi Lengkap Kontrak Politik Ahok ke PPP Kubu Djan Faridz

Djan beralasan deklarasi dukungan kepada Ahok itu dilakukan lantaran kinerja Ahok dalam mengembangkan kesejahteraan umat muslim sudah baik. Misalnya, kata Djan, Ahok telah membangun masjid agung, memberangkatkan umroh pengurus masjid hingga membayar gaji penjaga makam. "Dan tidak pernah ngomong, tidak pernah dipublikasikan," kata Djan.

PPP, kata Djan, ingin menjadi jembatan antara umat Islam dengan Ahok. Sebab, di antara tiga pasangan calon, hanya pasangan ini yang tidak didukung oleh partai berazaskan Islam.

Menurut Ahok, Djan memintanya menandatangi kontrak lantaran masih ada masyarakat yang belum mengetahui kinerja Ahok dalam menyejahteraan umat muslim. Ahok mengklaim kontrak politik itu telah sejalan dengan program yang telah dilakukan selama ini. "Waktu disodorkan macam-macam itu, udah saya kerjain semua," kata Ahok.

Penggembosan Suara Pendukung PPP
<!--more-->

Sekretaris Jenderal PPP kubu Romahurmuziy, Arsul Sani, mengatakan deklarasi yang dilakukan Djan merupakan deklarasi perorangan, bukan partai. Soalnya, kata Arsul, kubu Djan tak memiliki legalitas mengusung calon pasangan lain.

Surat Keputusan (SK) kepengurusan yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah dari kubu Romahurmuziy.

PPP kubu Romahirmuziy sendiri telah mengusung pasangan calon Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni. Belakangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan akan mempelajari kembali perseteruan antar dua kubu. Yassona mengatakan kubu Djan memiliki novum yang bisa membatalkan keputusan sebelumnya.

Baca: Dukung Ahok, Ruhut Terancam Sanksi Berat dari Demokrat

Arsul meyakini dukungan kubu Djan terhadap Ahok-Djarot tak akan mampu menggembosi dukungan kepada Agus- Sylviana, sekalipun akan dikaji kembali oleh Kemenkumham. Soalnya, kata dia, mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2016 tentang pencalonan, partai politik tidak boleh menarik dukungan kepada pasangan calon. "Kalau tidak dibuat begitu, pilkada seluruh Indonesia kacau," kata dia.

Dukungan kepada Ahok-Djarot itu, menurut Arsul, juga dianggap melawan aspirasi struktur akar rumput maupun kelompok kultural pendukung PPP. "Semua aspirasi yang masuk 100 persen menolak pertahana," kata Arsul. "Aspirasi partai itu mewakili kepentingan rakyat. Bukan mewakili Ketum atau Sekjen."

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerindra Jakarta Muhammad Taufik meyakini Ahok tetap bakal kesulitan merangkul pemilih muslim. Menurut dia, pernyataan Ahok soal Surat Al- Maidah membuat elektabilitas Ahok turun. "Dukungannya tak akan berpengaruh banyak," kata dia.

DEVY ERNIS | AHMAD FAIZ | ARKHELAUS W