Penandatanganan KUA-PPAS DKI Ditunda

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Kamis, 17 November 2016 23:03 WIB

Plt Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono (kanan) meresmikan Kantor Kelurahan Pulau Kelapa di Kabupaten Kepulauan Seribu, 9 Oktober 2016. TEMPO/IHSAN

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, menyampaikan anggota DPRD DKI Jakarta kembali menolak pengajuan Kebijakan Umum APBD-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017. "Enggak jadi karena kemarin ada koreksi," ujar pria yang akrab disapa Soni di Balai Kota, Kamis, 17 November 2016.

Soni mengatakan DPRD melihat ada kesalahan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat menyusun KUA-PPAS. Kata dia, ada beberapa kesalahan terkait dengan nilai proyek lelang yang akan dilakukan pada tahun depan.

Menurut dia, seharusnya nilai KUA-PPAS 2017 tidak mencapai Rp 70 triliun. Namun, dalam dokumen yang diserahkan Pemerintah DKI Jakarta ke DPRD, terdapat kekeliruan sehingga nominalnya membengkak. Namun ia tidak menyebutkan total nominalnya.

"Ada hitung-hitungannya yang salah. Pertama, dari perhitungan pajak, kemudian rekap dari beberapa komisi juga salah," kata dia. Karena itu, ketua DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk mengundur penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Rencananya, penandatangan MoU akan digelar setelah perhitungan nilai anggaran sesuai dengan semestinya. Saat ini, kata Soni, para wakil rakyat sedang reses. Sehingga, pihaknya menunggu pelaksanaan penandatangan MoU itu pada Senin pekan depan.

Sebelumnya, pembahasan KUA-PPAS DKI Jakarta sempat dipermasalahkan saat hendak diajukan ke dewan. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta Muhammad Taufik meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membatalkan kegiatan lelang proyek APBD DKI Jakarta 2017. Menurut Taufik, kegiatan lelang tak boleh dilakukan karena APBD 2017 belum ada.

Selain itu, Badan Anggaran DPRD belum membahas KUA-PPAS. Taufik berujar, sudah ada kegiatan lelang di enam SKPD yang diduga melanggar. Salah satunya, di Dinas Perumahan DKI, yang menurut dia, nilainya mencapai Rp 4 triliun.

Soni pun kemudian memerintahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menghentikan 13 dari 14 proses lelang proyek yang sebelumnya diagendakan Gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Adapun satu lelang proyek, yakni program manajemen konstruksi Sky Hospital RSUD Tarakan, Jakarta Barat, sudah ada pemenang.

AVIT HIDAYAT

Berita terkait

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

7 hari lalu

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

23 hari lalu

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?

Baca Selengkapnya

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

53 hari lalu

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

18 Februari 2024

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.

Baca Selengkapnya

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

7 Februari 2024

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

6 Februari 2024

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

20 Januari 2024

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

18 Januari 2024

Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca Selengkapnya

Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

18 Januari 2024

Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

Mendapat pertanyaan seputar usulan untuk mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gibran hanya mengucapkan terima kasih.

Baca Selengkapnya

Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

17 Januari 2024

Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

Fraksi PDIP DPRD Solo mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo. Hal ini buntut dari seringnya Gibran cuti.

Baca Selengkapnya