TEMPO.CO, Jakarta - Forum Komunikasi Anak Pejuang Republik Indonesia (FORKAPRI) melaporkan Dwi Estiningsih ke Kepolisian Daerah Metro Jaya, Rabu, 21Desember 2016. Dwi dilaporkan terkait cuitannya di media sosial tentang uang pecahan baru yang dikeluarkan Bank Indonesia.
"Twit itu berisi ujaran kebencian bernuansa SARA pada 19 Desember dan 20 Desember," kata Birgaldo Sinaga, Ketua FORKAPRI, usai membuat laporan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya, Rabu, 21 Desember 2016.
Brigaldo melaporkan Dwi atas dua buah cuitan yang berbunyi "Luar biasa negeri yang mayoritas islam ini. Dari ratusan pahlawan, terpilih 5 dari 11 adalah pahlawan kafir" pada 19 Desember 2016, dan "Iya, sebagian kecil dari nonmuslim berjuang, mayoritas pengkhianat. Untung saya belajar #sejarah" pada 20 Desember 2016.
Dwi mencuit itu setelah Bank Indonesia meluncurkan uang pecahan baru mulai dari nominal Rp 1000 hingga Rp 100 ribu. Dalam cetakan baru tersebut, setiap pecahan menampilkan gambar dari tokoh-tokoh nasional. Menurut Birgaldo cuitan Dwi telah melukai dan menodai nilai kepahlawanan bangsa.
"Kami sebagai anak bangsa, kebetulan ayah kami pejuang, merasa sangat terluka," kata Birgaldo. Birgaldo mengatakan dari data yang dikumpulkannya, Dwi merupakan seorang guru di daerah Yogyakarta dan merupakan lulusan S2 di salah satu universitas negeri setempat.
Ia juga diketahui kader Partai Keadilan Sejahtera di sana. "Berdasarkan rekam jejak yang kita pantau ia kader PKS pernah caleg di Yogyakarta," kata dia. Dwi dilaporkan dengan delik pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 2008 juncto pasal 45 ayat 2 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan UU nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Ancaman hukumannya selama 6 tahun penjara. Birgaldo meminta Polda serius mengusut kasus ini.
"Tidak boleh lagi ada anak bangsa yg mencaci maki dan menghina para pahlawan bangsa yang telah berjuang untuk kemerdekaan bangsa dan meghadiahkannya bagi kita semua," kata dia.
Seorang aggota forum lainnya, Achmad Zaenal Efendi, mengatakan belum meminta klarifikasi terkait hal ini kepada Dwi Estiningsih langsung. "Nanti kami akan berkoordinasi dengan FORKAPRI Yogyakarta juga soal ini," kata dia.
Bamsoet Tegaskan Pentingnya UU AI dalam Ekosistem Digital
23 Februari 2024
Bamsoet Tegaskan Pentingnya UU AI dalam Ekosistem Digital
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengingatkan pentingnya memiliki Undang-Undang (UU) yang mengatur penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam ekosistem digital Indonesia.
