Polda Segera Copot Kapolsek Pamulang yang Tertangkap OTT  

Reporter

Editor

Grace gandhi

Jumat, 30 Desember 2016 06:25 WIB

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan memusnahkan barang bukti narkoba di tempat pemusnahan Bandara Soekarno-Hatta, 22 Desember 2016. Tempo/Avit Hidayat.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Daerah Metro Jaya akan segera mencopot Kepala Kepolisian Sektor Pamulang yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian RI. Tersangka ditangkap bersama dua anggota lain yang diduga melakukan pemerasan.

"(Masih) proses dan sebentar lagi akan dilakukan pencopotan," kata Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan saat ditemui di Markas Polda, Kamis, 29 Desember 2016.

Penangkapan ini bagian dari pembersihan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Dua orang lain yang ditangkap dalam kasus ini adalah Kepala Subunit Reserse Kriminal dan penyidik.

Tiga orang itu terjerat kasus pungli saat menangani kasus penyalahgunaan sabu-sabu sebanyak 0,1 gram. Pungli itu terkait dengan tak adanya penahanan oleh kepolisian dengan alasan tersangka mengidap penyakit serius.

Iriawan menuturkan pungli tersebut melibatkan uang puluhan juta rupiah. "Rp 23 juta kalau tak salah. Nanti saya rinci," ucap mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri itu.

Saat ini, kasus narkoba dikabarkan telah dilimpahkan ke Kepolisian Resor Tangerang dari Polsek Pamulang. Sedangkan kasus punglinya ditangani Polda Metro Jaya.

EGI ADYATAMA




Berita terkait

Viral Video Polisi Diduga Melakukan Pungli di Gerbang Tol, Polda Metro: Sabar Ya

22 Juli 2022

Viral Video Polisi Diduga Melakukan Pungli di Gerbang Tol, Polda Metro: Sabar Ya

Polda Metro Jaya menyelidiki viral video dugaan aksi pungutan liar atau pungli yang dilakukan oleh sejumlah oknum polisi terhadap para sopir truk.

Baca Selengkapnya

Mas Dhito Imbau Tak Ada Pungli di Objek Wisata Kabupaten Kediri

18 Juni 2021

Mas Dhito Imbau Tak Ada Pungli di Objek Wisata Kabupaten Kediri

Untuk pengelolaan wisata, Pemkab Kediri sudah menggunakan sistem Transaksi Non Tunai (TNT). Sistem berbasis elektronik ini meminimalisir praktik pungutan liar.

Baca Selengkapnya

Hendi Sidak Kantor Kelurahan, Kembalikan Uang Pungli

26 April 2021

Hendi Sidak Kantor Kelurahan, Kembalikan Uang Pungli

Melalui sistem #LaporHendi, Walikota Semarang Hendrar Prihadi mendapat laporan adanya pungli Rp 300 ribu oleh oknum pegawai Kelurahan Muktiharjo Kidul.

Baca Selengkapnya

Pungli di Terminal Baranangsiang, BPTJ: Masalah Sosial Sejak Dulu

29 Desember 2019

Pungli di Terminal Baranangsiang, BPTJ: Masalah Sosial Sejak Dulu

"BPTJ tidak mungkin menyelesaikan sendiri," kata Kepala Humas BPTJ Budi Rahardjo soal dugaan pungutan liar di Terminal Baranangsiang.

Baca Selengkapnya

Pungli Merajalela di Tanjung Priok, Begini Langkah Bea Cukai

18 Desember 2019

Pungli Merajalela di Tanjung Priok, Begini Langkah Bea Cukai

Praktik pungli berupa pemberian uang rokok saat proses penanganan kontainer diduga masih eksis di Pelabuhan Tanjung Priok.

Baca Selengkapnya

Pungli Masih Marak di Tanjung Priok, Ini Langkah Kemenhub

16 Desember 2019

Pungli Masih Marak di Tanjung Priok, Ini Langkah Kemenhub

Praktik pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta ternyata masih marak.

Baca Selengkapnya

Penyelundup Narkoba Dorfin Felix Ceritakan Biaya Hidup di Rutan

14 Agustus 2019

Penyelundup Narkoba Dorfin Felix Ceritakan Biaya Hidup di Rutan

Dorfin mengaku kerap memberikan uang kepada petugas jaga dengan nominal Rp100 ribu-Rp200 ribu.

Baca Selengkapnya

Pidato Visi Indonesia, Jokowi Ancam Copot Pejabat Pelaku Pungli

14 Juli 2019

Pidato Visi Indonesia, Jokowi Ancam Copot Pejabat Pelaku Pungli

Jokowi mengancam bakal mencopot pejabat yang terlibat pungli. Terlebih jika menyangkut perizinan sehingga bisa menghambat investasi yang masuk.

Baca Selengkapnya

Penjelasan BPN soal Pungutan Uang Lelah Sertifikat Tanah

7 Februari 2019

Penjelasan BPN soal Pungutan Uang Lelah Sertifikat Tanah

Seorang warga di Grogol Utara, Jakarta Selatan mengaku dipungut uang Rp 3 juta yang disebut sebagai uang lelah untuk memperoleh sertifikat tanah.

Baca Selengkapnya

Ini Dua Alasan Ratna Sarumpaet Ajukan Jadi Tahanan Kota

7 Oktober 2018

Ini Dua Alasan Ratna Sarumpaet Ajukan Jadi Tahanan Kota

Menurut kuasa hukum Ratna Sarumpaet, Insank Nasrudin, kliennya dapat lebih mudah berobat ke rumah sakit bila menjadi tahanan kota.

Baca Selengkapnya